Tahun Ini, Kasus DBD di Kabupaten Probolinggo Meningkat, Belasan Orang Meninggal Dunia

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo mencatat jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 2023 mengalami peningkatan, dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan, sebanyak belasan warga meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr Dewi Veronica mengatakan, totalnya dari Januari hingga pekan ketiga September 2023, terdapat 315 kasus DBD.

Jumlah tersebut meningkat dibanding 2022, yakni sebanyak 274 kasus DBD.

"Tahun ini, kasus DBD di Kabupaten Probolinggo meningkat daripada tahun sebelumnya, 2022. Peningkatannya terjadi di musim kemarau," katanya, Senin (2/10/2023).

Angka kematian akibat DBD pada 2023, lanjut dr Dewi, juga naik, menyentuh 18 kasus.

Kasus kematian gara-gara DBD ini, antara lain berada di wilayah Kecamatan Bantaran 1 kasus, Paiton 2 kasus, Banyuanyar 1 kasus, Tongas 1 kasus, Tiris 1 kasus, Gending 3 kasus, Kraksaan 3 kasus, Maron 1 Kasus, Pajarakan 1 kasus, Krejengan 2 kasus dan Pakuniran 1 kasus.

Sedangkan data DBD di 2022, sebanyak 13 pasien meninggal dunia.

"Oleh karena itu, saat ini kami memantau wilayah kecamatan yang angka kematian pasien DBD lebih dari satu (Gending, Kraksaan, Paiton dan Krejengan)," sebut dr Dewi.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak menganggap DBD sebagai demam biasa.

Sebab, jika penanganan pasien DBD terlambat, dampak paling fatal, bisa menyebabkan meninggal dunia.

"Sosialisasi rutin seperti pengetahuan dasar, mulai pencegahan hingga penanganan sudah dilakukan. Juga melalui gerakan seperti 1 rumah 1 juru pemantau jentik, hingga melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus," paparnya.

Dewi mengungkapkan, keaktifan warga dalam memberantas sarang nyamuk di rumah atau lingkungan sekitar penting guna menekan angka kasus DBD.

Upaya itu bisa dilakukan lewat gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

"Kami juga sudah bersurat ke pemerintah daerah untuk menetapkan KLB (Kasus Luar Biasa) terkait peningkatan ini," ucapnya.