Audiensi APDESI Tulungagung dan BKPSDM Buntu, Pemkab Tetap Menempatkan PNS Jadi Sekdes

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tulungagung melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Senin (18/9/2023).

APDESI kembali mempertanyakan 43 Sekretaris Desa (Sekdes) dengan status PNS yang masih ada di desa-desa.

Perwakilan APDESI Tulungagung ini, ditemui langsung oleh Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto.

Namun, audensi ini buntu, BKPSDM tidak mengakomodasi tuntutan APDESI yang meminta Sekdes PNS segera dikembalikan ke Pemkab Tulungagung.

Soeroto tetap bersikukuh, penarikan Sekdes PNS harus berdasar permohonan Kepala Desa.

Seluruh Sekdes PNS ini, akan ditarik paling lambat pada Januari 2025.

Ketua APDESI Tulungagung, Anang Mustofa mengatakan, sebenarnya batas akhir Januari 2025 itu adalah peringatan.

Namun, ternyata oleh Bupati justru dijadikan acuan untuk tetap menempatkan pada PNS sebagai Sekdes.

“Kami khawatir, 2025 nanti ada Pilkades serentak. Penarikan Sekdes bisa memicu situasi tidak kondusif,” ujar Anang.

Secara khusus, Anang menyoroti penghasilan ganda yang diterima oleh para Sekdes.

Saat ini, para Sekdes PNS masih menerima tambahan tunjangan dari pemerintah desa berupa tanah bengkok. Padahal yang seharusnya menerima tambahan tunjangan hanya perangkat desa.

Sesuai Undang-undang Desa, Sekdes PNS tidak termasuk kategori perangkat desa.

Yang dimaksud perangkat adalah unsur staf, sekretariat, kewilayahan maupun teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kades.

Sementara, Sekdes PNS tidak diangkat oleh Kades, dan Kades tidak punya wewenang untuk memecatnya.

“Jadi kalau mereka masih menerima gaji dari negara dan mendapat tambahan tunjangan, itu harus ada kajian karena itu melanggar ketentuan,” tegas Anang.