BIODATA Yanuar Anggota DPR Fraksi PKB yang Sebut Tak Pantas Bupati Tanah Laut Tolak Cak Imin

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Yanuar Prihatin, anggota DPR fraksi PKB yang sebut tak pantas sikap Bupati Tanah Laut tolak Cak Imin.

Diketahui, Bupati Tanah Laut Sukamta jadi sorotan karena aksinya menolak kehadiran Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam acara MTQ di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sikap Sukamta dikritik oleh Wakil Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin.

Yanuar menyebut tindakan Sukamta itu tergolong tidak pantas untuk dilakukan seorang pejabat publik. 

Menurutnya, jika tidak diklarifikasi dengan benar, tindakan tersebut terkesan sebagai penjegalan politis. 

"Tindakan Sukamta Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan yang melarang Muhaimin Iskandar membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur"an tergolong tidak pantas untuk dilakukan seorang pejabat publik," kata Yanuar, melansir dari Tribunnews.

Di samping itu, Yanuar menyebut langkah tersebut memberi contoh buruk, dan bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya di berbagai kabupaten/kota. 

Jika tindakan jegal menjegal ini menyebar sebagai tren politik di berbagai daerah, maka bisa dibayangkan suhu politik akan makin panas.

Baca juga: BIODATA Sukamta Bupati Tanah Laut yang Viral Tolak Cak Imin di Acara MTQ, Segini Harta Kekayaannya

"Ini berpotensi membahayakan iklim demokrasi yang sehat, santun, etis dan transparan," ucapnya

Legislator PKB itu menambahkan, jabatan kepala daerah seharusnya tidak disalahgunakan untuk merusak hubungan kelembagaan diantara pejabat publik. 

Beda partai politik atau beda pilihan politik bukanlah alasan yang masuk akal untuk melarang seorang pejabat publik lainnya tampil di wilayahnya.

"Muhaimin Iskandar hadir di Tanah Laut dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Itu pun kehadirannya lebih bersifat seremonial, sekedar membuka acara," ucapnya.

"Bukan hadir sebagai tokoh politik apalagi sebagai kandidat cawapres. Jadi tidak ada urusan dengan dukung mendukung secara politik," imbuhnya.

Yanuar menjelaskan, bagi pejabat publik seperti pimpinan DPR itu hal biasa datang untuk membuka suatu acara. 

Bahkan tidak jarang acara tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah yang biayanya sudah pasti dari APBD. Kejadian semacam ini tergolong biasa saja.