Belajar Kegagalan Rest Area Era BPWS, Kades di Bangkalan Berharap IISP Tidak Berakhir Terbengkalai

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Karena masih rencana besar, maka pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan sejauh ini masih tataran konsep alias jauh panggang dari api.

Para kepala desa (kades) di Bangkalan menyadari hal itu, dan kembali mempertanyakan sejauh mana keseriusan megaproyek IISP di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) itu.

Itu terlihat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Rabu (6/9/2023). FGD itu digelar sebagai bagian dari penyusunan studi kelayakan atas perencanaan pembangunan IISP.

Dalam FGD itu, juga hadir Plt Bupati Bangkalan, Drs Mohni MM, para tokoh ulama, tokoh masyarakat (tomas), sejumlah kades, mahasiswa, akademisi, pengusaha, hingga lintas sektoral di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Suara skeptis terdengar dari Kades Pangpong, Kecamatan Labang, Amsori yang mempertanyakan apakah konsep pembangunan IISP tersebut benar-benar akan terlaksana. Apabila memang akan terlaksana, Amsori berharap pembangunan IISP memiliki prospek jangka panjang yang bermanfaat secara ekonomi pada masyarakat.

“Jangan sampai bernasib seperti bangunan rest area, sekarang jadi apa? Terbengkala. Jangan sampai IISP bernasib seperti (rest area) yang sekarang berdiri di tempat kami. Padahal tujuannya adalah mengangkat perekonomian masyarakat Madura, khususnya Bangkalan,” tegas Amsori.

Sekedar diketahui, Rest Area Jembatan Suramadu terhampar di dua desa; 30 hektare di Desa Sukolilo Barat dan 10 hektare di Desa Pangpong, Kecamatan Labang. Pada April 2018 silam, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) telah merampungkan tahap II pembangunan 108 kios di sisi Barat rest area.

Tahap III pembangunan 108 kios akan kembali dilanjutkan tahun berikutnya. Bersamaan dengan pembuatan fasilitas umum seperti MCK dan area lahan parkir sebelum relokasi PKL dilaksanakan.

Kala itu tahap III pembangunan 108 kios dan fasilitas umum itu senilai Rp 84 miliar memasuki tahap lelang. Namun kini, BPWS telah dibubarkan.

Amsori mengungkapkan, pihaknya bersyukur karena dilibatkan dalam FGD perencanaan pembangunan IISP. Hal itu karena ia selaku pihak pemerintah paling bawah dan ujung tombak dari kegiatan pembangunan berpesan agar Pemerintah Desa Pangpong dan Desa Sukolilo Barat tidak hanya diberikan konfliknya saja dalam urusan pembangunan.

“Bagaimana kami bisa diberdayakan, masyarakat terdampak atau pemilih lahan (rest area) terus terang menangis saat lahan akan dibebaskan. Karena tanah itu merupakan aset satu-satunya dari leluhur. Tetapi setelah ada pembangunan (rest area), ternyata pendatang yang menikmati. Tolong itu juga menjadi pemikiran bersama di masa mendatang,” tegas Amsori.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bangkalan, Felgi Surya Prana mengungkapkan, untuk setiap langkah dalam pembahasan IISP pihak Pemprov Jatim selalu melibatkan Pemkab Bangkalan terkait progress dari tahun ke tahun.

“Intinya kami mendukung apa yang dilaksanakan pemprov dalam hal ini sudah melakukan penyusunan FS dan kami sudah ikut bersama dalam FGD. Sebentar lagi master plan. Kami sudah siapkan RDTR (rencana detail tata ruang) untuk kawasan Kecamatan Labang. Dari RDTR ini akan dikerucutkan kembali terkait perencanaan infrastruktur pendukung IISP, itu PR kami,” ungkap Felgie kepada SURYA.

Sementara Plt Bupati Bangkalan, Drs Mohni MM menjelaskan, keberadaan IISP nantinya menjadi media percepatan peningkatan daya saing ekonomi nasional serta menjadi trigger pembangunan ekonomi di Madura dan Bangkalan khususnya.

“Karena itu, FGD IISP merupakan kesempatan strategis untuk berdiskusi dan memberikan masukan dari berbagai aspek. Karena itu kami butuh saran, masukan, dan dukungan tidak hanya untuk program pembangunan IISP tetapi juga pembangunan prioritas yang tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019 di kawasan Bangkalan,” urai Mohni. *****