Hanwha Life Raih Sertifikasi ISO 27001 Terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari CBQA Global

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Hanwha Life Insurance Indonesia mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari CBQA Global.

CBQA Global adalah lembaga sertifikasi terpercaya yang diakui Komite Akreditasi Nasional.

CEO CBQA Global Anwar Siregar menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 kepada CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong di Jakarta, dengan disaksikan oleh CEO Premysis Johanes dan Head of IT & Digital Hanwha Life Indonesia Zaenani Eko Trianto.

CEO Hanwha Life Indonesia, Steven Namkoong, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan kelas dunia.

"Sertifikasi ISO 27001:2013 menjadi salah satu milestone transformasi digital dan bukti komitmen Hanwha Life untuk terus melindungi keamanan informasi nasabah dan perusahaan sesuai standar internasional," kata Steven, Senin (4/9/2023).

Dengan menerapkan ISO 27001:2013 dalam Hanwha Operating System dan WSCore, nasabah tentu semakin tenang dan aman bersama Hanwha Life.

Proses Hanwha Life mendapatkan ISO 27001:2013 berlangsung selama 7 bulan.

Hanwha Life menunjuk Premysis sebagai konsultan yang mendampingi proses penilaian sistem, pelatihan ISO 27001:2013, perencanaan aksi, dokumentasi dan implementasi sistem, serta penjaminan kualitas dan sertifikasi audit yang berlangsung sejak Januari 2023.

“Sesuai dengan penerapan standar dan pedoman ISO 27001:2013, setiap data dan informasi yang diterima oleh perusahaan dari nasabah atau pemberi informasi lainnya, hanya akan dikelola dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan secara aman dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan,” jelas Anwar, CEO CBQA Global.

Sertifikasi ISO 27001:2013 ini sekaligus memenuhi berbagai regulasi seperti PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Permendagri No 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta aturan OJK mengenai perlindungan data melalui Manajemen Risiko Teknologi Informasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.