Kota Kediri Menuntaskan Stunting, Dengan 8 Aksi

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Pemkot Kediri telah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk menekan angka stunting dan mewujudkan zero stunting di Kota Kediri. Upaya ini diwujudkan dengan 8 aksi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit dalam Penilaian Kinerja Penurunan Stunting pada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur secara virtual di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Kamis (10/8/2023).

Bagus Alit menyampaikan, capaian kinerja Kota Kediri dalam penanganan stunting tercermin pada indikator indeks kesehatan dan indikator bangga kencana yang menunjukkan angka optimal.

Ada beberapa kinerja Pemkot Kediri yang telah mencapai target 100 persen seperti Open Defecation Free (ODF). Artinya keseluruhan penduduk Kota Kediri sudah terakses jamban dan tidak buang air di sembarang tempat.

Selain itu pemberian makanan tambahan (PMT) balita gizi buruk yang juga mencapai 100 persen, balita gizi buruk yang telah mendapatkan penanganan juga telah 100 persen.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri juga telah mengalami kenaikan menjadi 79,59. “Angka IPM Kota Kediri ini merupakan urutan tertinggi ke-6 Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Sehingga target capaian Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) secara umum juga sudah terpenuhi. I

ndikator intervensi spesifik yang berkontribusi 30 persen maupun indikator intervensi sentisitif yang berkontribusi 70 persen dalam mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung permasalahan stunting berhasil melampaui target pada tahun 2022.

“Hanya satu indikator yang hampir mencapai target, yaitu unmet need. Pemkot Kediri telah melakukan upaya-upaya percepatan untuk meminimalisir kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan secara keseluruhan telah mencapai target,” ujarnya.

Dijelaskan, Kota Kediri telah melakukan beberapa aksi konvergensi. Pertama, aksi konvergensi analisis situasi. Dalam analisis situasi telah ditetapkan 10 kelurahan lokus nol stunting pada 2022 sampai 2023, yakni Kelurahan Blabak, Banaran, Betet, Bangsal, Pesantren, Tamanan, Ngadirejo, Jagalan, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Mrican.

“Tolak ukur penentuan lokus ini, meliputi jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting dan prevalensi stunting,” jelasnya.

Kedua aksi konvergensi rencana kegiatan, Pemkot Kediri memiliki 15 kegiatan intervensi koordinatif dengan anggaran Rp 3,3 miliar, 24 kegiatan intervensi spesifik dengan total anggaran Rp 4 miliar, 51 kegiatan intervensi sensitive yang total anggarannya Rp 90 miliar. “Seluruh angaran ini tersebar di seluruh OPD terkait dan kelurahan,” terangnya.

Ketiga aksi rembuk stunting baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Dalam rembuk stunting ini menghasilkan output berita acara rembuk, kesepakatan bersama dengan stake holder dan menghasilkan program-program prioritas yang akan dianggarkan di tahun 2024 mendatang.

Kemudian aksi ke-empat, yaitu regulasi yang meliputi beberapa perda, perwali, keputusan Walikota dan keputusan kepala OPD.

“Pemkot Kediri mempunyai Perwali tentang program pemberian ASI ekslusif, Perwali tentang penyelenggaraan sanitasi, SK Walikota tentang pembentukan TIM, SK kepala OPD biasanya tentang SOP penanganan stunting,” jelasnya.