Tak Ditemui Audiensi, Pendemo Tuntut Kepala Dindik Jatim Dicopot

SURYA.co.id, SURABAYA - Aksi bakar ban bekas mewarnai demontrasi belasan massa organisasi masyarakat (Ormas) di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Jalan Genteng Kali No 33, Genteng, Surabaya, Rabu (26/7/2023) siang.

Massa aksi mulai membakar sebuah ban bekas tepat di depan pintu pagar teralis besi kantor. 

Sekjen JADI Jatim, Eri Mahmudi (25), mengatakan aksi pembakaran ban bekss di di depan kantor tersebut, merupakan bentuk lain dari semangat yang membara untuk menyampaikan aspirasi atas adanya permasalahan dugaan pungli dari polemik seragam sekolah. 

Selain itu, pembakaran ban bekas tersebut, juga diartikan sebagai wujud kekesalan massa aksi yang tak kunjung digubris atau dipenuhi permintaannya untuk melakukan dialog bersama pejabat Dindik Jatim. 

"Saya ingin menyampaikan kekecewaan pada kondisi Jatim. Yang pertama saya sudah datang dengan itikad baik di sini dan saya sudah kasih waktu untuk mereka menemui saya di sini dan melakukan dialog. Tapi dengan waktu yang kita berikan mereka tidak berani datang," ujarnya pada awak media di lokasi. 

Selain membakar ban bekas, massa aksi juga memasang spanduk bertuliskan 'copot kadispendin dan kabid SMA' yang terpasang di pagar utama pintu gerbang. 

Kemudian, tulisan protes serupa juga terdapat pada spanduk yang dibawa oleh semua massa aksi. 

Sementara itu, Koordinator Lapangan JADI Jatim, Matluki mengatakan, terdapat empat tuntutan yang akan disampaikan kepada pihak Dispendik Jatim. 

Pertama, Gubenur Jawa Timur harus mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan jawa timur dan kabid SMA Jawa timur.

Kedua, Gubenur Jawa Timur harus mencopot kepala dinas pendidikan dan kabid SMA Jawa Timur yang tidak becus menjalankan roda intansi pendidikan Jawa timur.

Ketiga, pungli terkait dana seragam tidak hanya terjadi di Tulungagung tapi ada di berapa SMA dan SMK di Jawa timur dan kepala dinas melakukan pembiaran tindakan tersebut.

Keempat, tangkap siapapun yang terlibat pungli terkait dana seragam SMA dan SMK yang korupsi.

"Pokoknya kurang responsif dan sekarang sudah terlambat, dan sekarang harus ada tindakan tegas untuk mencopot kadispendik dan kabid SMA/SMK," ujarnya.