NASIB Pilot Susi Air Dideadline Besok: KKB Papua Ancam Lukai, Kapolda Tak Akan Penuhi 2 Permintaan

Selain itu, kelompok tersebut juga merampas sembilan pucuk senjata api dan sejumlah amunisi. 

Pihak Gereja Terlibat

Pendeta Benny Giay selaku Moderator Dewan Gereja Papua mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Papua untuk terlibat dalam upaya pembebasan Philip sejak Mei lalu. 

Namun, kata Benny, upaya negosiasi tersebut tidak mungkin dilakukan apabila operasi militer masih tetap dilaksanakan.

Benny menuturkan, pihak kepolisian sudah tidak lagi berada di lokasi yang akan ditetapkan sebagai tempat negosiasi antara Dewan Gereja Papua dan para penyandera Kapten Philip.

Hanya tinggal pasukan TNI yang masih berada di lokasi.

”Diperlukan tempat yang aman dalam proses negosiasi dengan kelompok Egianus.

Tempat tersebut tidak boleh dimasuki pasukan agar proses pembicaraan berjalan lancar,” kata Benny saat dihubungi dari Jayapura, Kamis (15/6/2023), dikutip dari Kompas TV.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faisal Ramadhani mengatakan proses pencarian kapten Philip masih berlangsung hingga kini.

Dia menyebut, kelompok Egianus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air itu di sekitar area Nduga.

”Upaya pencarian terkendala kondisi geografis yang sulit. Kami sempat menemukan salah satu lokasi kelompok Egianus dan Philip di atas ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut pada awal bulan ini,” ucap Faisal.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Izak Pangemanan mengaku siap bersinergi dengan sejumlah pihak agar upaya pembebasan kapten Philip berjalan tanpa jatuhnya korban jiwa.

”Kami akan bersinergi dengan pihak gereja dalam upaya pembebasan Philip. Kami ingin memastikan Philip dibebaskan dalam kondisi selamat,” ujar Izak.

Sedangkan Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy meminta Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) atau KKB agar tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil untuk tujuan politiknya. 

Sebab, aksi kekerasan bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia atau HAM.