KPU Situbondo Serap Aspirasi Parpol Lewat FGD, Usulkan Penghitungan Suara Gunakan 2 Panel

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Situbondo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyiapkan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan itu melibatkan parpol-parpol peserta pemilu serta beberapa ormas di sebuah hotel di Situbondo, Selasa (27/6/2023).

Selain itu KPU Situbondo mengundang para pengurus partai, pemantau pemilu, organisasi mahasiswa dan divisi teknis PPK dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Divisi Teknis KPU Situbondo, Iwan Suryadi mengatakan, FGD ini bertujuan menindaklanjuri surat edaran KPU RI Nomor 636 yang berkenaan penyampaian kebijakan dalam pemungutan suara pada 2024.

"Ada dua metode sebenarnya, yang pertama FGD berdasarkan usulan yang sudah dituangkan dalam materi materi FGD. Kedua, kita meminta respons dari para undangan yang mewakili partai politik dan penyelenggara untuk memberikan saran dan tanggapan," kata Iwan.

Selain itu Iwan juga mengungkapkan beberapa usulan, yaitu nantinya khusus penghitungan suara di TPS akan dilakukan dua panel. "Jadi penghitungan yang pertama yaitu penghitungan presiden dan wakil presiden dan penghitungan pemilihan DPD, 3 personel dari 7 KPPS," ungkapnya.

Selanjutnya, lanjut Iwan, panel kedua yaitu penghitungan untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh 4 orang petugas KPPS.

"Selain itu FGD ini juga dalam rangka penggunaan Sirekap, yaitu aplikasi rekapitulasi yang sudah dilakukan pada pemiluhan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020 lalu," kata Iwan.

Mengantisipasi jika terpaksa perekapan dilakukan manual, maka KPU Situbondo akan mengusulkan di setiap TPS harus ada mesin fotocopy. "Hal ini agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan seperti Pemilu 2019 lalu yang jatuh banyak korban karena kelelahan," jelasnya.

Acara itu dihadiri oleh Perwakilan Ketua dan LO Parpol, Penyelenggara sebanyak 17 orang dari 17 kecamatan, Ormas NU dan Muhammadiyah serta Organisasi Kemahasiswaan HMI dan PMII.

"Setiap parpol menginginkan haknya terpenuhi, seperti salinan rekapitulasi baik di tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPD hingga Presiden dan Wakil Presiden," pungkasnya. ****