SEPAK TERJANG Melki Sedek Huang Ketua BEM UI yang Viral Gertak Jokowi, Pernah Kritik Keras DPR

Diketahui pula jika The Jakarta Legal Aid Institute dan Tampubolon, Tjoe, and Partners Law Firm, juga menjadi tempat ia menimba pengalaman di bidang hukum.

Dia selalu hadir dalam beberapa acara dan undangan resmi media untuk menjadi pembicara terkait isu terbaru yang terjadi di Indonesia.

Masuk menjadi bagian dari BEM UI sejak Januari 2022, akhirnya Melki Sedek Huang mencalonkan diri sebagai Presiden BEM UI pada Desember 2022 dan terpilih.

Terkait kritik tajam BEM UI melalui media sosial, berbagai respon masyarakat sangat beragam mulai dari bentuk dukungan maupun meragukan kritik keras tersebut.

Gertak Jokowi

Gertakan kepada Presiden Jokowi diucapkan Melki dalam video podcast Youtube eks ketum KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.

Di dalam video, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini. Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. 

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.

Melki di podcsat tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu. Kata ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar. 

Melki mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menembar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara. 

Melki juga membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja.

Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi.

Melki kemudian menanggapi.

"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.

"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.