Pengamat Politik: Soal Sistem Pemilu, MK Perlu Dengarkan Aspirasi Publik

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, Moch Mubarok Muharam menilai Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempertimbangkan aspirasi publik sebelum akhirnya memutuskan sistem pemilu.

Sebab, selama ini dinilai ada kecenderungan masyarakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos gambar partai.

Untuk diketahui, MK rencananya akan melakukan sidang putusan perkara uji materi pasal sistem pemilu pada Kamis (14/6/2023) mendatang.

"Ada kecenderungan suara publik menginginkan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024," kata Mubarok saat dihubungi SURYA.CO.ID dari Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Dijelaskan Mubarok, sistem pemilu proporsional terbuka memiliki sejumlah kelebihan.

Pertama, sistem ini dinilai lebih menghargai suara pemilih. Sebab, pemilih dapat langsung mengenali dan memilih caleg untuk menjadi anggota dewan di parlemen.

Kedua, sistem ini dinilai bisa mengakomodir aspirasi rakyat. Alasannya, karena caleg membutuhkan suara dari pemilih.

"Dan yang ketiga, sistem pemilu ini lebih bersifat fair bagi para caleg," ungkap Mubarok.

Kendati demikian, dia menyebut sistem pemilu proporsional terbuka memang masih terdapat beberapa kelemahan. Misalnya, penilaian bahwa cost politik akan menjadi tinggi.

Sebab, para caleg berlomba-lomba mendapatkan suara pemilih yang mengharuskan kesiapan logistik.

"Untuk itu sebenarnya perlu dicari formulasi agar sistem itu tidak membuat biaya banyak, di antaranya adalah memperkuat pengawasan secara lebih ketat pada waktu pemilu," tandasnya.