Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad Lulus Ujian Promosi Doktor UINSA, Sampaikan Gagasan Ini

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengikuti Ujian Terbuka (Promosi Doktor) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Senin (12/6/2023).

Dalam gagasannya, pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyampaikan peluang politik Islam dalam merumuskan kebijakan.

Berlangsung di Auditorium UINSA, Sadad membawa Disertasi berjudul "Genealogi Politik Islam Indonesia (Telaah Terhadap Produk Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Persepektif Maqasid al-Shari' ah)".

Berlangsung terbuka, Anwar Sadad mempertahankan Disertasinya di depan tim penguji yang dipimpin oleh Hammis Syafaq.

Forum ini dihadiri sejumlah tokoh sentral di Gerindra hingga pejabat di lingkungan Pemrov dan DPRD Jawa Timur.

Di antaranya, Wakil Ketua MPR RI yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim yang juga politisi PDI Perjuangan Kusnadi, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuqi Mustamar, hingga sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Dalam disertasinya, Sadad menyampaikan gagasan nilai politik Islam yang bisa menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, politik Islam tak sekadar bisa dibawa figur yang secara simbolik membawa identitas Islam.

Namun, gagasan politik Islam harus dibuktikan melalui kebijakan yang membawa manfaat kepada semua umat. Misalnya, tak melulu oleh partai atau figur beridentitas Islam saja.

"Ide yang saya usulkan, bukan pada identitas (Islam) saja, namun pada substansi gagasan melalui kebijakan pemerintah atau peraturan daerah yang sesuai dengan syariat," kata Sadad.

Ia bercerita politik Islam sejak masa kemerdekaan, orde baru, orde lama, hingga reformasi.

Saat itu, seringkali identitas Islam digunakan untuk mobilisasi massa semata namun tanpa memperjuangkan kemaslahatan.

Karenanya, politik Islam bisa dibawa oleh semua entitas. Termasuk, oleh partai yang tak membawa identitas Islam sekalipun.

"Dalam beberapa fase, kita menemukan berbagai idiom (Islam) yang digunakan untuk menyerang lawan politik. Sehingga ide kami, gagasan Islam bukan sekadar dari jargon, AD/ART, atau semacamnya, namun dari Public Policy. Sekali lagi, tidak bisa dilihat dari background partai politiknya," katanya.

Dalam substansi yang ia sampaikan, ada sejumlah gagasan dalam syariat yang seharusnya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan.