Tak Ambil Pusing Manuver Parpol, Golkar Jatim Yakin Konstelasi Politik Pilpres 2024 Masih Dinamis

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim meyakini konstelasi politik Pilpres 2024 masih cenderung dinamis di tengah manuver sejumlah parpol dari berbagai poros.

Sebagai pengurus daerah, Golkar Jatim meyakini pimpinan partainya di tingkat pusat bakal menentukan langkah terbaik.

Sejauh ini, Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.

Namun, sejumlah pihak memprediksi KIB tengah goyah lantaran PPP telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Adapun Ganjar merupakan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji menyebut, dalam dinamika politik segala kemungkinan selalu terbuka. Termasuk utak atik komposisi koalisi bisa saja terjadi sebelum adanya pendaftaran resmi paslon.

"Semua kemungkinan masih memungkinkan," kata Sarmuji di Surabaya, Senin (1/5/2023).

Belakangan, Partai Golkar juga menemui beberapa parpol sekalipun di luar koalisi yang sudah dijajaki sejak lama.

Beberapa hari lalu misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah elite menggelar pertemuan dengan elite Partai Demokrat.

Pertemuan berlangsung di rumah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu lantas memunculkan spekulasi peluang penjajakan politik. Termasuk wacana duet Airlangga-AHY.

Sarmuji belum bisa memastikan mengenai wacana itu.

"Jawa Timur tinggal menerima dari DPP saja nantinya, siapa koalisi yang ditetapkan, kami siap memperjuangkan," tandasnya.

Saat disinggung mengenai soliditas KIB, Sarmuji mengatakan, sejauh ini koordinasi cukup lancar. Meskipun dia tak memungkiri, solid tidaknya bangunan koalisi ini tergantung persepsi masing-masing.

Adanya pertemuan PPP dengan PDIP pada Minggu (30/4/2023) kemarin, dinilai tidak mempengaruhi.

"Kan Golkar juga sering bertemu PDIP. Kan tidak masalah," tukas politisi yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.