SOSOK Said Abdullah yang Bagi-Bagi Amplop Uang Berlogo PDIP di Masjid Sumenep, Viral Kali Kedua

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Said Abdullah, Anggota DPR Fraksi PDI-P yang ketahuan membagi-bagikan amplop uang berlogo PDIP di sebuah masjid di Sumenep, Jawa Timur. 

Video saat Said Abdullah membagi-bagikan amplop berisi uang masing-masing Rp 300 ribu itu viral di media sosial. 

Munculnya video Said Abdullah bagi-bagi amplop ini pun memantik reaksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku akan mengaji dugaan pelanggaran kasus kader PDI-P di Sumenep, Jawa Timur tersebut. 

"Tentu akan ada penelusuran dugaan (pelanggaran) terhadap kejadian tersebut. Kami akan kaji peristiwa di atas jika (terdapat) dugaan pelanggaran," kata Rahmat Bagja kepada Kompas.com pada Senin (27/3/2023).

Baca juga: Israel Ditolak Main Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia oleh PDIP Surabaya

Bagja mengaku belum bisa bicara lebih jauh terkait dugaan pelanggaran ini karena pihaknya perlu melakukan kajian awal melalui Bawaslu Sumenep yang diminta melakukan penelusuran.

Ia belum bisa menjawab ketika ditanya apakah kasus ini termasuk ke dalam ranah pidana pemilu, seperti pelanggaran kampanye di rumah ibadah atau politik uang.

"Kita tentukan dulu (jenis pelanggarannya), karena pada saat ini belum masa kampanye. Tahapan saat ini adalah tahapan sosialisasi (partai politik peserta pemilu)," ujar Bagja.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Bawaslu kontra dengan segala bentuk pemanfaatan tempat ibadah buat kegiatan politik praktis.

"Tentu Bawaslu tetap menyatakan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan politik praktis di tempat ibadah tidak diperkenankan," kata dia.

Sementara itu, Said Abdullah membantah dirinya melakukan praktik politik uang atau money politic setelah video bagi-bagi amplop berlogo PDI-P di sebuah masjid di Sumenep, Jawa Timur, viral di media sosial.

Ia lantas mempertanyakan motif dari pihak-pihak yang menudingnya melakukan money politics.

"Jadi, kalau itu money politic, saya ini belum caleg. Kalau dilaporin ke Bawaslu, kampanye perasaan juga belum, jadi motifnya apa?" kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Said menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah bagian dari menjalankan rukun Islam.

Rukun Islam yang dimaksudnya adalah membagikan zakat mal atau zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

"Saya suruh ngapain kira-kira? Tapi kalau bagi saya itu zakat mal, itu rukun Islam, kalau saya tidak keluarkan, gugur iman saya," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengakui bahwa uang Rp 300.000 yang dibagikan juga merupakan uang reses DPR.

Uang tersebut, jelas Said, memang wajib dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Tak hanya dirinya, semua anggota DPR disebut Said memiliki uang reses.

"Anggota DPR itu juga punya dana reses dan semua anggota DPR melakukan hal yang sama, karena itu bagian tali asih dengan konstituennya," jelas dia.

"Kalau enggak dibagikan, akuntabilitasnya di mana? Dibagikan, ribut lagi. Jadi kayak lagunya Maya Rumantir, begini salah begitu salah," tambah Said.

Siapa Said Abdullah?

Muhammad Haji Said Abdullah atau biasa dikenal Said Abdullah lahir di Sumenep, Madura pada tanggal 22 Oktober 1962.

Said Abdullah menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Sumenep.

Pendidikan tingkat dasar diselesaikan di Sumenep.

Kemudian dia melanjutkan SMP juga di Sumenep.

Sekolah lanjutan atas pun diselesaikan di kota paling timur Madura ini.

Sejak remaja sudah aktif berorganisasi. 

Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep tahun 1982 hingga 1985.

Dia kemudian dipercaya menjadi sekretaris DPC PDI Kabupaten Sumenep tahun 1983 sampai tahun 1988.

Setahun kemudian, Said juga mengisi posisi Ketua DPC Pemuda Demokrat Kabupaten Sumenep hingga tahun 1988.

Setelah itu, kiprahnya di Partai Demokrasi Indonesia terus menanjak. Said menjabat Wakil Ketua DPC PDI Kabupaten Sumenep periode 1988-1992.

Pria yang sempat mengenyam pendidikan Diploma di Universitas Imam Saud Saudi Arabia itu kemudian menempati kursi Wakil Bendahara DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 2005 sampai 2010.

Tahun 2014 hingga 2019, Said ditugasi sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Kemaritiman, kemudian Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian hingga saat ini.

Sebelum berkiprah di DPR, Said pernah bekerja di PT Sapta Forta (bidang ekspor impor perikanan) sebagai manajer operasional sejak 1990 sampai 1992.

Dia pun mengisi posisi yang sama di PT Sinar Agung Pratama (bidang ekspor impor perikanan) pada 1992-1996.

Said kemudian berkarier di PT Bangun Arta (Trading, Handling Coal Batubara) sebagai Senior Marketing Manager selama 8 tahun, tepatnya sejak 1996 hingga 2004.

Sejak tahun 2004, Said selalu terpilih sebagai anggota DPR RI, termasuk untuk periode 2019-2024 ini.

Dia juga pernah mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Bambang Dwi Hartono pada tahun 2013.

Akan tetapi, pasangan tersebut kalah dari Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang memperoleh suara sebanyak 8.195.816 (47,25 persen), sedangkan Bambang dan Said hanya meraih 12,69 persen atau 2.200.069 suara.

Berikut rekam jejaknya: 

- Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep periode 1982-1985.

- Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Sumenep periode 1983 – 1988.

- Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Sumenep periode 1988 – 1992.

- Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep tahun 1984.

- Anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2004-2019.

- Anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2009-2014 dan duduk di Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

- Calon Wakil Gubernur Jawa Timur 2013-2018 mendampingi Bambang D.H., mantan Wali kota Surabaya. 

Viral Merokok di Pesawat

Video yang memperlihatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Said Abdullah, merokok di atas pesawat jet pribadi tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, politisi PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dianggap sedang menikmati kemewahan di tengah isu penghapusan daya listrik 450 VA yang diusulkannya.

Said bersama rombongannya yang tengah bersantai sambil menikmati rokok dan buah-buahan, kemudian dibawakan asbak oleh pramugari.

Menanggapi hal ini, Said  mengatakaan video yang tengah ramai diperbincangkan warganet merupakan video lama yang kembali diramaikan.

"Maaf, ini video sudah diviralkan tahun 2020 dan sekarang digoreng lagi," ujar Said kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Menurut Said, dirinya diserang karena ada wacana pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk menghapus pelanggan listrik 450 VA.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pembelokan isu itu sudah keluar dari aspek proporsionalitas.

"Kalau subtansi usulan menghapus daya, saya pikir clear," kata Said.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, kesepakatan antara pemerintah dan Banggar DPR RI terkait penghapusan daya listrik 450 volt ampera (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, hingga saat ini masih berupa usulan.

Jika direalisasikan, perlu dilakukan secara bertahap. Rencananya, masyarakat miskin dengan daya listrik 450 volt ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA.

Hal ini sempat disepakati dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI.

Said mengatakan, perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, sebab membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan tersebut.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA," jelasnya Said kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

"Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," ucap dia.

Said menjelaskan, diperlukan peran PLN untuk melakukan penilaian terhadap pelanggan-pelanggan penerima subsidi listrik.

Jika memang tingkat konsumsinya dirasa perlu ditambah ke 900 VA, barulah ditingkatkan dayanya. Meski demikian, pergerseran daya ini perlu dibarengi dengan peningkatan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong. Namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," ungkap Said.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil Said Abdullah, Anggota DPR Asal Sumenep yang Terekam Sedang Merokok di Atas Pesawat Pribadi"