Anak Petinggi GP Ansor Dianiaya

Nasib 69 Pegawai Pajak yang Dilaporkan Mahfud MD, Harta Tak Wajar dan Diduga Lakukan Pencucian Uang

Mahfud MD melaporkan 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak karena diduga melakukan pencucian uang

Penulis: Christine Ayu Nurchayanti | Editor: Musahadah
Istimewa via WartaKotalive.com, TribunBanyumas/net
Mahfud MD melaporkan 69 pegawai pajak 

SURYA.CO.ID - Sebanyak 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD melaporkan 69 pegawai pajak tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Mahfud MD mengendus adanya harta kekayaan tidak wajar dengan posisi jabatan 69 pegawai itu.

Kecurigaan tersebut tak lepas dari kasus yang menyeret nama anak eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo.

Mario Dandy Satrio menjadi pelaku penganiayaan Cristalino David Ozora, anak petinggi GP Ansor Jonathan Latumahina.

Usai kasus itu menjadi buah bibir, gaya hidup keluarga Rafael Alun Trisambodo terus mendapat sorotan.

Hal itu lantaran mereka memperlihatkan gaya hidup yang glamor.

Bagai efek domino, gaya hidup para pegawai pajak lain juga mendapat sorotan tajam.

Alhasil, ditemukan kejanggalan terkait harta kekayaan para pegawai di naungan Kementerian Keuangan.

Terbaru, Mahfud MD menaruh curiga terhadap 69 pegawai pajak.

Adapun, Mahfud MD juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mengutip Kompas.com, laporan tersebut berdasar data dari PPATK.

“Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang, dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” ujar Mahfud dalam acara bersama Kompas Gramedia di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

"Oh iya, nanti saya periksa,” kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.

“Transaksinya kecil-kecil lah, Rp 10 juta-15 juta, tetapi bisa 50 kali,” ujar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud mengungkapkan bahwa Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang.

“Nah ini kebetulan, ‘mumpung Ibu lagi nangani itu, saya kasih’,” katanya.

Baca juga: PERNYATAAN Mahfud MD soal Pengunduran Diri Ayah Mario dari ASN Ditjen Pajak: Jangan Pandang Bulu

Diberitakan sebelumnya, kasus kekayaan tak wajar pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo bakal menyeret nama-nama pegawai pajak lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan satu pegawai Ditjen Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya hari ini, Selasa.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK akan memeriksa eks pejabat Bea dan Cukai terlebih dahulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael Alun Trisambodo.

“Tapi yang kami pastikan, besok kami umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” kata Pahala saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).

Pahala mengatakan, pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola ‘geng’ di lingkungan Ditjen Pajak.

Menurutnya, Rafael Alun Trisambodo memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak.

KPK kemudian mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka.

“Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael),” ujar Pahala.

Diperiksa 2 Pekan ke Depan

Melansir Tribunnews.com, inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan tersebut telah dilakukan sejak Senin (6/3/2023).

"Pemangilan (69 pegawai Kemenkeu) sudah mulai kita lakukan Senin ini," ucap Awan saat dihubungi Tribunnews, Selasa (7/3/2023).

Namun, dirinya belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dipanggil.

Baca juga: PERNYATAAN Mahfud MD soal Pengunduran Diri Ayah Mario dari ASN Ditjen Pajak: Jangan Pandang Bulu

Yang pasti, dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.

Harta yang tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020, dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021.

"Rencananya target kami (pemanggilan) dalam 2 minggu ini selesai," pungkas Awan.

Gelar Konferensi Pers Hari Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelar konferensi pers terkait sejumlah permasalahan yang tengah menjadi isu serius di lingkungan kerjanya.

Beberapa isu yang dimaksud mulai dari perkembangan informasi terkait pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, hingga pemanggilan sebanyak 69 pegawainya yang berharta tak wajar.

Kepastian ini diungkapkan Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo saat dikonfirmasi Tribunnews.

"Besok siang kita konferensi pers. Ya besok dibahas beberapa hal (salah satunya soal pemanggilan 69 pegawai Kemenkeu)," ucap Yustinus melalui pesan singkat, Selasa (7/3/2023).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved