Serap Aspirasi di Bangkalan, Sekretaris AKD Ungkap Rencana Muhaimin Naikkan DD 5 Miliar per Tahun

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Selain mengikuti festival karapan sapi yang mencantumkan namanya, Muhaimin Iskandar juga melakukan serap aspirasi dengan para kepala desa (kades) di Bangkalan, Minggu (26/2/2023). Yang mencuat dalam talkshow itu adalah anggaran dana desa (DD) yang diwacanakan naik menjadi Rp 5 miliar per tahun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan, Jayus Salam usai menghadiri serap aspirasi bersama Muhaimin yang juga calon presiden (capres) 2024 dari PKB, yang dikemas dalam talkshow bertajuk, ‘Menjemput Mandat Kepala Desa’ di Pendapa Agung Bangkalan.

Itu karena desa merupakan miniatur negara, wadah dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikelola dalam tatanan adat istiadat, kearifan lokal, maupun pemerintahan. Namun sejauh ini, pemerintahan desa dengan kekuatan postur anggaran DD belum optimal dalam upaya membangun dan meningkat sumber daya manusia (SDM) masyarakat di desa.

“Jadi di media sosial, di mana-mana, termasuk juga di forum tadi Pak Muhaimin mengatakan, DD yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa berkisar dari Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar sangat mungkin dinaikkan menjadi Rp 5 miliar,” ungkap Jayus yang juga Kades Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi kepada SURYA.

Jayus mewakili segenap aliansi kades se-Kabupaten Bangkalan merespon dan mendukung wacana program DD yang digelorakan Gus Muhaimin. Karena sejauh ini, kekuatan postur DD Aeng Taber yang dikelola masih minim.

“Sebagai contoh DD Aeng Taber hanya Rp 800 juta, terus terang sangat kurang. Apalagi selama 3 tahun pemerintahan 2019-2022 ini sangat tidak efektif karena pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dengan DD sebesar itu, lanjut Jayus, Pemdes Aeng Taber tidak mempunyai keleluasaan untuk mengelola. Selain diikat dengan Peraturan Menteri Keuangan dan kementerian-kementerian lainnya, juga dialokasikan untuk program bantuan sosial seperti BLT yang angkanya menjulang hingga 40 persen dari kekuatan DD.

“Ada lagi program stunting dan ketahanan pangan. Nah ini harus kami akomodir karena sudah dibuat aturan oleh pemerintah. Maka kemudian pemerintah desa menjadi tidak leluasa dan harus mengikuti agar tidak menjadi temuan atau pelanggaran,” tegas Jayus.

Wacana program anggaran DD bisa naik hingga Rp 5 miliar, dinilai Jayus sangat memungkinkan. Dengan catatan sebagai upaya peningkatan SDM, kemudian pengelolaan sumber daya alam (SDA), dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur.

“Kalau memang Pak Muhaimin mau membangun mulai dari desa, karena desa adalah miniatur negara ini. Kalau Indonesia mau menjadi negara maju, maka strategi nasional dimulai dari pembangunan desa,” ujarnya.

Selain itu, Jayus juga menyampaikan minimnya penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa berikut aparatur desa. Menurutnya, siltap yang diterima seorang kades sejauh ini Rp 2.550.000 per bulan.

“Apa mungkin untuk biaya hidup, selama ini masih lebih tinggi penghasilan buruh. (Siltap) sebenarnya ranah APBD, namun kalau bisa pemerintah pusat juga mengevaluasi terkait tunjangan tersebut. Kalau mengatakan APBD tidak mampu membiayai tunjangan perangkat desa, ini kan bisa saja bersumber dari dana lain, itu yang saya maksud,” harapnya.

Jayus juga berharap, Gus Muhaimin bisa memperjuangkan aspirasi para kades untuk memperpanjang masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Sehingga kades yang bertugas dapat menjalankan tugas dengan lebih maksimal.

Selain Gus Muhaimin, kesempatan tersebut juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI H Jazilul Fawaid, Plt Bupati Bangkalan Drs Mohni, MM, Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Sampang H Slamet Junaidi.

Juga sejumlah anggota DPR RI Dapil Madura dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD se Madura, hingga jajaran Forkopimda Bangkalan dan perwakilan kepala desa se-Kabupaten Bangkalan. ******