Anak Petinggi GP Ansor Dianiaya

UPDATE NASIB Rafael Alun, Ayah Mario Terancam Sulit Mundur dari ASN karena Hartanya, MAKI: Tak Wajar

Rencana Rafael Alun Trisambodo mundur sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak setelah anaknya menganiaya petinggi GP Ansor bisa terganjal.

Editor: Musahadah
kolase tribunnews
Rafael Alun, ayah penganiaya anak petinggi GP Ansor yang menyatakan mundur dari ASN. Bisakah? 

Mahfud mengatakan, kejanggalan transaksi keuangan Rafael Alun yang dilaporkan PPATK sejak 2012 itu belum ditindaklanjuti oleh KPK.

Namun dengan adanya kasus yang turut menyorot Rafael Alun ini, Mahfud MD berharap, lembaga antirasuah ini dapat segera menangani laporan itu.

"Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Biar sekarang dibuka oleh KPK," ujar Mahfud.

MAKI Sebut Tak Wajar Pejabat Kaya 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman. (BOYAMIN)

Sementara itu, koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku tidak kaget kalau ada oknum pajak yang terbongkar hartanya banyak. 

"Ini hanya gunung es saja," katanya dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Sabtu (25/2/2023). 

Boyamin lalu mencontohkan kasus penyimpangan pajak Rp 40 miliar yang terbongkar karena laporan anak buah yang pecah kongsi dengan atasannya. 

"Kita sebagai umat yang beriman dan bagian NKRI, ingatlah ketika melakukan sesuatu tidak benar, tuhan akan menunjukkan itu dengan cara yang tidak terduga," katanya. 

Menurut Boyamin, kondisi ini terjadi karena tidak adanya keteladanan, sistem yang buruk dan lemahnya pengawasan dan tidak ada proses perbaikan.

"Oknum pajak ditangkap KPK juga berulang-ulang. Tapi saya belum melihat selain hanya meningkatkan kesejahteraan dengan remunerasi dengan alasan kalau gajinya tinggi tidak akan korupsi. Tapi nyatanya tidak berpengaruh," katanya. 

Saat ditanya apakah wajar pejabat kaya? Boyamin dengan tegas menyebut tidak wajar. 

"Saya yakin tidak wajar, kalau mengklaim punya warisan, warisan darimana? kan ketahuan.

Kalau punya bisnis, lho malah salah," katanya. 

Menurutnya, pejabat tidak boleh berbisnis apalagi memegang saham karena ujungnya konflik kepentingan. 

"Nanti yang dirugikan masyarakat. Masyarakat jangan hanya dilihat orang miskin saja, orang kaya pun, pengusaha pun harus dilayani dengan baik. Kalau oknum pejbatnya punya konflik kepentingan karean bisnis yang sama, bagaimana bisa berlaku fair," tegasnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mantan Penyidik KPK Harap Kemenkeu Tak Terima Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved