Progres Pembangunan JLS Trenggalek-Tulungagung 95 Persen, Bupati Mas Ipin: Idul Fitri 2023 Rampung

Berita Trenggalek

SURYA.co.id, TRENGGALEK - Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Trenggalek-Tulungagung di Lot 6 Kecamatan Watulimo Trenggalek hampir rampung.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) mengatakan progres pembangunan JLS tersebut sudah lebih dari 95 persen.

Kontraktor tinggal menyelesaikan pekerjaan saluran air, dan pengaspalan di beberapa titik, salah satunya di dekat pintu masuk Pantai Karanggongso.

"Kalau sekarang untuk masyarakat lewat saja sebenarnya sudah bisa, tapi tidak dibuka sepenuhnya karena agak mengganggu pekerjaan kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan," ucap Mas Ipin, Rabu (22/2/2023).

Ia memperkirakan paling lambat 2 bulan lagi, proyek JLS Kecamatan Watulimo hingga batas Tulungagung rampung dan bisa dilalui oleh pengguna jalan.

"Atau dengan kata lain, saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, JLS ruas Watulimo - Batas Tulungagung sudah bisa dilalui. Tapi kalau untuk peresmiannya kapan kita tidak tahu, menunggu kementerian atau lewat balai atau bagaimana, kita tunggu saja," lanjutnya.

Mas Ipin optimistis keberadaan JLS ini bisa mendekatkan akses pariwisata, serta perdagangan dari dan menuju Kecamatan Watulimo.

"Sehingga bisa lebih mengungkit perekonomian masyarakat di pesisir selatan Trenggalek. Namun saya mengimbau, masyarakat tertib. Jangan sampai mendirikan warung-warung di tepi jalan, itu malah membahayakan," kata Mas Ipin.

Untuk keberadaan rest area, pemerintah sedang mengkaji Peraturan presiden yang memungkinkan adanya alokasi untuk pembangunan rest area.

Salah satu kandidat titik yang akan dijadikan rest area adalah tumpak ontang.

"Nanti perlakuannya seperti apa sehingga bisa menjadi rest area akan dilihat dulu. Nanti jualannya di situ, tidak kemudian sepanjang jalan di kanan kiri ada warung sehingga malah kumuh," jelas suami Novita Hardini ini.

Lebih lanjut, untuk ruas Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul hingga Pacitan, masih dalam pengkajian penentuan lokasinya.

"Jalurnya masih berubah. Masih dipertimbangkan berapa yang melewati tanah warga, berapa yang melewati tanah hutan. Tapi kalau tanah hutan sudah kita usulkan supaya bisa dibangun nah untuk masyarakat harus dipastikan dulu, kalau memang tidak berubah dan milik masyarakat harus dibebaskan," pungkasnya.