MinyaKita Sempat Langka Akibat Ditimbun Pengusaha Nakal, Presiden Joko Widodo: Sudah Diberi Sanksi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya perusahaan hingga distributor nakal yang menimbun minyak goreng subsidi, MinyaKita.

Terhadap para pengusaha nakal tersebut, pemerintah telah memberikan sanksi.

Presiden Jokowi memastikan, satgas pangan telah turun. Saat ini, stok pun aman dan harga MinyaKita relatif terkendali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 14 ribu.

"Sudah ada satgas pangan yang turun ke PT-PT yang punya stok banyak atau menimbun. Sudah diperingatkan untuk tidak melakukan itu," tegas Presiden Jokowi usai meninjau harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya, Sabtu (18/2/2023).

Berdasarkan hasil dialog dengan pedagang, Presiden memastikan harga dan stok MinyaKita aman. Tak hanya minyak goreng, harga beras, telur hingga bawang merah juga relatif terkendali.

Salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Riyanto mengungkapkan, stok MinyaKita memang sempat mengalami kelangkaan pekan lalu.

"Kadang ada, kadang nggak. Akhirnya jual yang minyak curah seharga Rp 17 ribu per liter," kata Riyanto ditemui usai berdialog dengan Presiden Jokowi.

Pihaknya pun lega, saat ini harga kembali stabil. Sekalipun, penjualan kepada masyarakat pun dibatasi.

"Harapannya, stok ada terus," ujarnya.

Sebelumnya, kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap.

Sebanyak 500 ton atau 555.000 liter MinyaKita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima (BKP), Cilincing, itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan.

Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan. Satgas Pangan Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan atas dugaan penimbunan MinyaKita tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan menjelaskan, penyelidikan dilakukan secara kolaboratif dengan Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan.

"Terkait dengan prosesnya, kami akan dalami dulu. Apa benar terjadi penimbunan atau tidak," kata Whisnu, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (7/2/2023).