DPRD-Pemkot Surabaya Bersinergi Tekan Kemiskinan, Adi Sutarwijono: Ganti Stiker Gakin dengan Barcode

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Seluruh Anggota DPRD  Surabaya memulai masa reses tahun ini dengan turun langsung menemui warga, termasuk Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Mereka menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya.

Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Timur.

Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jemaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna.

Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gakin.

“Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gakin. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?” kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut.

Curhat Warga Kampung 
Di kawasan perkampungan Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendapat curhat yang sama.

Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin.

“Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali. Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu,” ujar Fausi.

Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.

“Kemudian data MBR banyak yang dicoret,” kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo.

Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang.

“Banyak warga lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, yang dulu menerima bantuan permakanan, sekarang tidak lagi karena datanya hilang atau dicoret,” kata Ibu Mega dari Kalijudan.

Juga mencuat curhat warga terkait pemasangan stiker 'Keluarga Miskin' yang ramai diberitakan media massa, dan mengundang polemik dari legislator.

“Apa tidak bisa dicarikan istilah lain? Kasihan keluarga yang ditempeli siker itu,” kata Siti Aisyah dan Klampis Ngasem.

Jangan Ada Lagi Stiker Gakin
Adi Sutarwijono menampung semua keluhan itu.

Dijelaskan Adi, DPRD Surabaya tengah membahas Rancangan Perda (Raperda) tentang pengentasan kemiskinan.

Pembahasan dilakukan bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua masukan masyarakat menjadi bahan pembahasan di DPRD. Kalau sudah menjadi Perda atau Peraturan Daerah, itu akan memberikan kepastian hukum bagi semuanya,” ujarnya.

Adi juga menjelaskan sikap dirinya yang sepakat agar dicari istilah lain dari keluarga miskin dalam penempelan stiker.

Bahkan stiker Gakin sebaiknya tidak ada lagi.

“Misalkan, diganti keluarga pra sejahtera. Atau stiker hanya barcode. Ketika dilihat di HP keluar identitasnya,” ujar Adi.

Melalui berbagai program pemerintahan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Surabaya, terutama dengan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, dan penyerapan tenaga kerja produktif.

“Kita berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di masyarakat,” katanya.