Data Stunting 2022 Milik Dinkes Jember dan Kemenkes Saling Bertentangan, Ini Buktinya

Berita Jember

SURYA.co.id, JEMBER - Data Jumlah Kasus Stunting 2022 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Mengingat hasil survei dari kedua Lembaga Kesehatan tersebut, saling bertolak belakang, khususnya dalam memaparkan jumlah balita kurang gizi.

Hasil Survei Status Gizi (SSGI) yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia pada Desember tahun 2022, jumlah Stunting di Jember mencapai 34, 9 persen.

Sementara laporan dari Dinkes Jember tentang jumlah Stunting tahun 2022 kemarin, hanya 7,37 persen.

Bahkan lembaga ini mengklaim,angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 11,74 persen.

Menanggapi dua data Stunting ini yang saling bertolak belakang ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Jember Koeshar Yudyarto mengatakan survei yang dilakukan oleh Kemenkes tersebut akan tetap dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurutnya, Dinkes mencoba akan melakukan perbandingan data hasil survei SSGI tahun 2022 itu, dengan hasil survei yang telah dilakukan di lapangan.

"Tetap akan jadi pedoman, dan akan kami bandingkan dengan data kami yang ada di Jember. Kebetulan bulan Februari ada penimbangan,"ujarnya saat dikonfirmasi melalui saluran telepon seluler, Jumat (27/1/2023)

Data statistik dari Kemenkes RI itu, lanjut dia, itu akan dicek ulang dari hasil penimbangan bayi yang ada di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Jember.

"Jadi tetap kami pegang data statistik dari Kemenkes, tapi kami memang punya hasil pengukuran yang ada di Posyandu yang 7 persen itu,"kata pria yang akrab disapa Koeshar ini.

Adanya perbedaan data tersebut tidaklah masalah.

Koeshar menilai tidak masalah, karena Infografis statistik tersebut akan bandingkan ulang melalui hasil penimbangan balita besok di Posyandu se-Jember.

"Kami akan coba bandingkan dan teliti apa kekurangan kami. Apakah karena penimbangannya, atau faktor lain yang perlu kami lakukan penelitian lebih lanjut," imbuhnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo mengungkapkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani soal stunting, justru data mereka tidak sama.