Dimintai Keterangan KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Sampaikan Mekanisme Penyusunan APBD

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan dalam kasus dana hibah yang menyeret nama Sahat Tua Simanjuntak.

Dalam pemeriksaan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Rabu (25/1/2023), Sadad dimintai keterangan terkait tupoksi dewan dalam penyusunan APBD Jatim dan pengalokasian hibah.

"Saya memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh KPK," kata Sadad sebelum meninggalkan Gedung BPKP seusai pemeriksaan selama beberapa jam.

Penyidik meminta penjelasan rinci terkait penyusunan APBD Jatim, mulai dari bagaimana legislator menerima aspirasi masyarakat, hingga mengawal aspirasi tersebut.

"Bagaimana anggota dewan memperjuangkan aspirasi itu melalui mekanisme peraturan yang berlaku, kami jelaskan semua sampai detail," tambah Sadad.

Menurut Sadad, sebagaimana mekanisme, aspirasi yang diterima wakil rakyat disampaikan langsung dalam rapat paripurna khusus. Lalu, dokumen aspirasi itu menjadi pembahasan komisi-komisi bersama mitra di Pemprov Jawa Timur.

"Lalu, dokumen itu diserahkan kepada eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan dan masukan dalam rangka musrenbang. Output-nya adalah rencana kerja pemerintah daerah," urai Sadad.

"Sampai pengesahan APBD hingga evaluasi Kemendagri. Lalu juga kami jalankan evaluasi Kemendagri sampai kemudian peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur tentang penjabaran APBD," lanjutnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, dalam pemeriksaan dirinya menyampaikan mekanisme tersebut secara rinci.

"Mudah-mudahan dapat menjelaskan secara terang benderang," ucap Sadad.

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak dalam kaitan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).

Selain Ketua DPRD Jatim Kusnadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya bagi tersangka Sahat Tua P Simanjuntak, termasuk para petinggi DPRD Jatim lainnya.

Selain dewan, dalam rencananya, KPK juga memeriksa pejabat Pemprov Jatim.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (25/1/2023).