Anggota DPR RI Perjuangkan Nasib Guru Honorer Jatim dan Prihatin Sekarang Pahlawan Tanpa Penghargaan

SURYA.co.id | PASURUAN - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk posisi guru ternyata belum maksimal. Masih banyak guru honorer yang kesulitan mengisi posisi PPPK tersebut. termasuk di Jawa Timur.

“Hari ini, saya duduk bersama dengan teman - teman guru honorer dari beberapa wilayah di Jawa Timur. Saya menyerap aspirasi mereka. Ternyata banyak masalah,” kata Moh Haerul Amri, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI usai duduk dan berdiskusi bersama dengan guru - guru honorer yang tergabung Guru dan Tenaga Kependikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Jawa Timur, pada Sabtu (21/1/2023).

Gus Aam -sapaan akrab Moh Haerul Amri- terkejut masih banyak benang kusut permasalahan guru honorer yang belum terurai. Sekalipun ada jalan PPPK, tapi ternyata masih banyak kendala di lapangan.

“Kalau zaman dulu, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi, kalau zaman sekarang guru itu pahlawan tanpa tanda penghargaan. Bayangkan saja masih banyak kawan - kawan guru yang statusnya masih honorer,” ungkap Gus Aam.

Menurutnya, PPPK ini menjadi problem semua daerah. Penyebabnya adalah biaya. Saat Kemendikbud Ristek menyampaikan akan rekrutmen 1 juta PPPK termasuk guru, tampaknya belum komunikasi dengan instansi terkait.

Sehingga, kata Gus Aam, pelaksanaannya masih amburadul. Harusnya, pengadaan 1 juta pegawai PPPK itu menjadi beban APBN. Faktanya, APBD sebuah daerah juga harus menanggung beban gaji pegawai ini.

“Ada beberapa daerah yang tidak sanggup karena beban belanja pegawai sudah membengkak. Sehingga Pemkab atau Pemkot hanya membuka peluang PPPK itu kecil karena menyesuaikan APBD masing - masing,” jelasnya.

Dampaknya, lanjut Gus Aam, peluang teman - teman guru honorer menjadi PPPK ini semakin kecil. Karena kuota untuk PPPK dibatasi. Menurutnya, rekrutmen 1 juta pegawai dengan status PPPK itu hanya lip service.

“Daerah yang kemampuan anggarannya kecil otomatis tidak mau spekulasi membuka peluang PPPK yang besar. Nah, inilah yang membuat permasalahan guru honorer semakin tidak terurai,” tambahnya.

Untuk itu, ia dan rekan sejawatnya di Komisi X akan mencarikan solusi yang terbaik untuk pemerintah daerah dan pusat. Perlu ada win - win solution agar rekrutmen PPPK ini tidak terkendala biaya.

“Harapan saya sih, rekrutmen PPPK dan selanjutnya itu menjadi beban APBN. Sehingga guru - guru honorer ini bisa berstatus PPPK. Minimal, membantu memberikan kelayakan bagi guru - guru kita,” tegasnya.

Poin utamannya, kata politisi Partai NasDem ini menjembatani teman-teman guru honorer di daerah dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kegelisahan mereka akan diangkat dan dibawa ke Jakarta.