BIODATA Heru Budi Hartono yang Digugat Ke PTUN Atas Kepgub Hasil Teken Anies Baswedan

Satu tahun menjabat sebagai Walikota, Heru kemudian kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta pada 2015.

Dia juga sempat digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen.

Akan tetapi, saat akhirnya lewat jalur dukungan partai politik, Ahok akhirnya menggandeng Djarot Syaiful Hidayat.

Medio Juli 2017, Heru kembali bekerja di bawah Jokowi, kali ini ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan menjabat 5 tahun.

Kini, Heru kembali ke Pemprov DKI untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur DKI.

Bubarkan TGUPP, lanjutkan Program Ahok

Sebelumnya, Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan karena meneruskan sejumlah program era Jokowi-Ahok dan menghapus Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

TGUPP dibentuk oleh Anies Baswedan setelah mengalahkan pasangan yang diusung PDIP, Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017. 

Selain itu, Heru Budi Hartono juga ragu-ragu melanjutkan program Anies Baswedan tentang sumur resapan yang diwariskan Anies Baswedan.

Ia mengatakan, program sumur resapan bisa diterapkan untuk mengendalikan banjir di lokasi-lokasi rawan banjir.

Untuk mengatasi banjir, Heru akan bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi sungai.

Ada lima program prioritas yang akan dilakukan Heru selama menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta hingga 2024.

Setelah dilantik menjadi PJ Gubernur, Heru berjanji akan menjalankan aturan selurus-lurusnya dan bekerja sesuai rancangan pembangunan daerah (RPD) yang telah disusun Anies.

"Pak Anies menyampaikan RPD (rancangan pembangunan daerah), nanti kami rinci dan tentunya permulaannya permulaan yang bagus. Untuk kebaikan masyarakat, saya pasti akan melanjutkan," ujar Heru di Bali Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).

Dikatan Heru, pihaknya juga menggarisbawahi poin-poin yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara pelantikan tersebut.