Sistem RSUD dr Iskak Tulungagung Jadi Role Model Standar Pelayanan Perumahsakitan di Indonesia

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, dr Azhar Jaya membawa 36 direktur rumah sakit vertikal untuk belajar ke RSUD dr Iskak Tulungagung.

RS vertikal, adalah rumah sakit yang langsung berada di bawah Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes ingin menjadikan RSUD dr Iskak sebagai contoh standar perumahsakitan yang baru.

"Dalam rangka transformasi kesehatan yang dicanangkan Pak Menteri, kami mau menetapkan satu standar yang baru. Sebelum Februari (2023) sudah harus ada standar yang baru," terang dr Azhar Jaya di ruang IDIK RSUD dr Iskak Tulungagung, Selasa (10/1/2023).

Lanjut dr Azhar, pihaknya ingin mempelajari sistem yang terbaik di Indonesia.

Dan RSUD dr Iskak dianggap salah satu yang terbaik, meski berstatus rumah sakit di daerah.

Mulai dari sistem remunerasi, tata kelola rumah sakit, bisa melaksanakan rumah sakit dengan efektif dan efesien dengan unit cost yg masuk akal.

"Meski pasien BPJS, namun bisa kasih layanan terbaik. Kami belajar untuk mengambil kebijakan yang bagus ini untuk dibawa ke tingkat nasional," sambung dr Azhar.

Menurutnya, selama ini semua rumah sakit di bawah Kemenkes sudah memberikan layanan yang terbaik. Namun, banyak tenaga kesehatan yang lebih tertarik ke rumah sakit swasta.

Salah satu penyebabnya sistem insentif yang kurang baik, sehingga tidak bisa bersaing dengan RS swasta.

Sementara di RSUD dr Iskak Tulungagung, mempunyai sistem insentif yang bisa diterima, bisa bersaing dengan RS swasta.

Karena itu, tata kelola manajemen akan dikaji dan perlu dibenahi di pusat. 

"Tentu harus total football kalau mau berubah. Mulai kebijakan, tata kelola, sistemnya, perhitungannya, bagaimana cost efesiensinya. Semuanya harus kami ubah," pungkas dr Azhar.

Proses sharing pelayanan Kemenkes RI dengan RSUD dr Iskak ini berlangsung sejak Senin (9/1/2023) hingga Selasa (10/1/2022).

Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto Dharmoredjo mengatakan, perbaikan standar layanan perumahsakitan diperlukan di Indonesia.