Yudo Margono Dan Kapolri Segera Tinjau Wilayah Rawan KKB Papua, Dandim Mimika Siapkan 800 Pasukan

Pengamanan ekstra ketat dilakukan untuk menyambut kunjungan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di wilayah rawan KKB Papua. Ini persiapannya.

tribratanews.polri.go.id
Dandim Mimika dan Kapolres Mimika saat pimpin apel pasukan pengamanan kunjungan kerja Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri. 

Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI.

"Program-program yang sudah dirancang oleh Kasal sebelumnya bakal dilanjutkan.

Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," kata Ali.

Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.

"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ucapnya.

Disorot Imparsial

Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan.

Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam.

Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait hal itu.

Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua.

"Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis'.

Gufron mengatakan, kunjungan Panglima TNI itu akan berdampak jika ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan keamanan.

"Evaluasi yang sifatnya komprehensif. Misalnya dari aspek kebijakan, legalitas, jumlah pasukan, operasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Semua itu harus dievaluasi," ujar Gufron.

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved