Periksa Administrasi dan Keuangan 52 Desa, Inspektorat Tulungagung Belum Temukan Indikasi Korupsi

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Inspektorat Kabupaten Tulungagung telah memeriksa 52 desa selama 2022. Dari jumlah itu, Inspektorat mendapatkan 386 temuan kekurangan laporan administrasi dan keuangan, dan 379 di antaranya sudah diselesaikan.

"Masih ada 7 temuan yang belum diselesaikan. Kami terus mengawal karena temuan itu harus diselesaikan," terang Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibjo Harsono, Senin (9/1/2023).

Ada satu desa dengan 9 temuan, 5 di antaranya sudah diselesaikan dan 4 belum diselesaikan. Inspektorat juga menggandeng camat untuk ikut melakukan pembinaan. Sebab ada desa yang memang tidak bisa melaksanakan rekomendasi Inspektorat, ada juga yang memang enggan melaksanakannya.

Dari temuan administrasi, rata-rata adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sempurna. "Seperti tidak ada daftar hadir rapat, tidak ada nota pembelian makanan minuman untuk rapat, dan tidak ada notulensi," ungkap Tranggono.

Sementara temuan keuangan rata-rata adalah kelebihan bayar, karena mengalokasikan pembelian di atas Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Misalnya HSPK makan minum untuk rapat Rp 15.000, tapi ditetapkan menjadi Rp 20.000.

Maka desa wajib mengembalikan kelebihannya Rp 5.000, dikalikan jumlah yang dibagikan. "Yang seperti itu wajib dikembalikan. Kami beri jangka waktu tertentu untuk proses pengembalian," tegas Tranggono.

Ada pula kondisi terpaksa sehingga harus membeli barang di atas HSPK. Tranggono mencontohkan, ada satu desa yang membeli krecak di atas harga pasaran. Namun belakangan diketahui, saat proses pembelian memang ada kelangkaan krecak sehingga harganya melambung.

Dari semua temuan tidak ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Ada 5 desa dengan temuan keuangan sampai belasan juta rupiah. Ke depan Inspektorat akan fokus pada upaya pencegahan penyelewengan.

Karena itu Inspektorat turun ke desa-desa untuk mengawasi kegiatan tahun berjalan. "Kami akan turun ke desa-desa sejak awal perencanaan. Ini upaya untuk mencegah penyelewengan sejak dini," pungkas Tranggono. *****