Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi

SURYA.co.id - Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan.

Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam.

Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait hal itu.

Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua.

"Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis'.

Gufron mengatakan, kunjungan Panglima TNI itu akan berdampak jika ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan keamanan.

"Evaluasi yang sifatnya komprehensif. Misalnya dari aspek kebijakan, legalitas, jumlah pasukan, operasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Semua itu harus dievaluasi," ujar Gufron.

Ia menambahkan, evaluasi juga harus dilakukan agar pendekatan humanis yang selama ini didengungkan TNI tidak hanya dipandang sebagai pernyataan simbolis.

"Kalau pendekatan itu ingin benar-benar diwujudkan, saya kira itu enggak bisa dilakukan, kecuali dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan di Papua," kata Gufron.

"Kalau enggak ya, saya kira statement perubahan pendekatan yang selama ini disampaikan, termasuk oleh Pak Yudo, ini hanya statement simbolis, termasuk kunjungan yang akan dilakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera mengambil langkah pertamanya sebagai pimpinan tiga matra TNI.

Mantan KSAL itu mengatakan akan mengajak tiga kepala staf angkatan TNI untuk mengunjungi daerah rawan KKB Papua pada awal tahun 2023.

"Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama tiga kepala staf angkatan," kata Yudo Margono usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, melansir dari ANTARA.

Tiga kepala staf angkatan itu, yakni Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Yudo juga akan mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain Papua, Yudo Margono juga akan mengunjungi Aceh dan Laut Natuna.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan diskusi dengan seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian.

"Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi.

Jika sudah baik, maka akan ditingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi," kata mantan Pangkogabwilhan I itu.

Yudo mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung.

"Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai.

Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut," paparnya.

Dari kunjungan kerja awal tahun depan, Yudo ingin melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit.

"Di Papua, Natuna, maupun daerah-daerah lain," tuturnya.

Khusus Natuna, kata dia, kemungkinan besar akan ada penambahan personel.

"Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan.

Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," tuturnya.

Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI.

"Program-program yang sudah dirancang oleh Kasal sebelumnya bakal dilanjutkan.

Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," kata Ali.

Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.

"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ucapnya.

Tanggapan Yudo Margono Terkait KKB Papua

Sementara itu, masyarakat saat ini tengah menunggu aksi Laksamana Yudo Margono mengatasi KKB Papua setelah dilantik menjadi Panglima TNI.

Seperti diketahui, korban kebrutalan KKB Papua bertambah lagi bulan Desember 2022 ini.

Mereka telah berani serang warga sipil hingga rombongan polisi.

Sebagai pimpinan tiga matra TNI, kebijakan apa yang akan diambil Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi hal ini?

Menanggapi masalah KKB Papua, Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Papua belum berstatus daerah darurat.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih masih dilakukan pihak kepolisian.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri.

Tetapi kami tetap membantu penegakan hukum pidana," ujar Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan'.

Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya kalau keadaan darurat kan yang menentukan atas (presiden).

Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum (darurat), masih taraf kriminal," kata Yudo Margono.

Namun, Yudo mengatakan bahwa jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujarnya.

Kemudian, Yudo mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian, angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Kami tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi, tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby," ujar Yudo.

Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai.

Artinya, kami tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata eks KSAL ini.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id