Perangkat Desa Diminta Tak Ikut PPS Pemilu 2024, Sekda Tuban Budi Wiyana: Fokus Pelayanan Saja

Berita Tuban

SURYA.co.id | TUBAN - Pemkab Tuban meminta perangkat desa untuk tidak terlibat pada proses Pemilu 2024 yang kini berada di tahapan perekrutan panitia pemungutan suara (PPS).

"Berharap tidak ada perangkat desa yang ikut ambil bagian sebagai anggota PPS Pemilu 2024," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, Rabu (4/1/2023). 

Menurut Budi, memang tidak ada larangan ia pun juga tidak melarang perangkat desa ikut PPS, karena tidak ada aturan di atasnya yang ditabrak. 

Namun secara hakikat, perangkat desa tugas utamanya adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat, terkait administrasi apapun yang dibutuhkan di tingkat desa. 

Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan apakah ada perangkat desa yang ikut ambil bagian sebagai PPS atau tidak. 

"Saat ini belum diketahui, apabila ada nanti ya kewenangan dari pihak KPU. Yang jelas kami tidak melarang, hanya mengingatkan tugas utama saja," pungkasnya. 

Ketua KPU Tuban, Fatkul Iksan, menyatakan untuk proses tahapan PPS saat ini masih verfikasi administrasi. 

Terkait edaran sekda imbauan perangkat desa tidak boleh ikut PPS, sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan. 

Apabila ada akan diketahui saat tes wawancara. 

"Kalau sesuai aturan KPU itu tidak ada larangan, tapi kalau instansi asal tidak memperbolehkan maka akan jadi pertimbangan," tegas Fatkul.