Layanan MPP Lamongan Beralih Total ke Digital pada 2023, Tanpa Tatap Muka Atau Antrean Panjang

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Menyajikan pelayanan publik dalam satu atap berupa Mal Pelayanan Publik (MPP), belum cukup maksimal, sehingga Pemkab Lamongan mulai menapaki cara baru yaitu digitalisasi. Dan mulai 2023 ini, Pemkab Lamongan akan bertranformasi total menuju digitalisasi MPP dengan non stop service.

Non Stop Service itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan model kreatif agar lebih efektif dijangkau masyarakat. Selain itu untuk mewujudkan good goverment menghadapi distruption era.

Berperan menjadi etalase tata kelola pemerintahan, MPP digital akan mengupgrade layanannya dari one stop service menjadi non stop service.

"Kita perlu melakukan transformasi untuk mencapai kualitas terbaik dan memberikan pelayanan mudah kepada masyarakat. MPP digital memberikan layanan non stop service yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah," ungkap Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik transformasi layanan menuju MPP digital 2023, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lantai 7, Rabu (4/1/2023).

Bahkan pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100 persen pelayanan publik berkualitas. Meski mengalami penurunan pada penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022 yakni 76 persen dari angka 83,16 persen, Lamongan terus berupaya melakukan perbaikan.

Perbaikan dilakukan pada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan, mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.

Saat ini ada puluhan counter di MPP yang selalu siap memberikan pelayanan pada masyarakat dengan lokasi yang mudah dijangkau.

"Di MPP terdapat 34 counter layanan, 20 yang aktif. Dan ada 14 yang tidak aktif karena adanya integrasi secara elektronik sehingga tidak perlu tatap muka lagi. Kami akan terus melakukan evaluasi," ungkap Asisten Administrasi Umum Lamongan, Mugito.

Sistem elektronik atau digital sudah sebagian berjalan di MPP Lamongan, seperti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA. Digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan dengan penandatangan dilakukan secara digital. Jadi menandatangani berkas dapat dilakukan di mana saja.

Dalam bidang Pendidikan, PERPUSDA meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja. Adapun layanan elektronik Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan (Sego Boran) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen.

Di antaranya mengurus KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.

Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan, Kecamatan Maduran. Juga Aplikasi Smart Identification Pohon Lamongan (Sipola) sebagai upaya menjaga keanekaragaman Hayati di Lamongan.

Dituturkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Set Wapres RI sekaligus Dosen Universitas Brawijaya Malang, Fadilla Putra, MPP digital ini sangat mudah dianalisis dengan ciri tidak adanya antrean secara fisik di instansi atau badan pelayanan daerah.

Dengan MPP digital maka tidak ada lagi antrean fisik, baik dari Puskesmas atau instansi lainnya. "Karena dari pendaftaran sudah berbasis elektronik, jadi masyarakat mengetahui mereka berangkat jam berapa, mendapat antrian berapa, dan akan dilayani jam berapa," tuturnya saat menjadi pemateri. *****