Sepakati MoU dengan BPJS, Pemkab Lamongan Anggarkan Rp 26 Miliar untuk PBPU

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Perluasan jaminan pelayanan kesehatan di Lamongan masih menjadi prioritas pembangunan menjelang tahun 2023. Demi memberi jaminan kesehatan nasional (JKN), Pemkab Lamongan menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan Senin (26/12/2022), khusus untuk para Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

MoU itu akan menjadi jaminan kesehatan berbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada PBPU dan PBPU aktif kelas 3 serta keluarga kurang sejahtera di Lamongan. Dan pemberian BPJS tersebut bertujuan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kesehatan merupakan salah satu bagian dari indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan IPM tinggi maka dapat dijamin pula kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Untuk kepentingan ini, Pemkab Lamongan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan telah menganggarkan Rp 26 miliar yang akan memfasilitasi 58.000 penduduk Lamongan yang masuk golongan peserta PBPU.

Tetapi anggaran jaminan kesehatan sebesar itu, bukan ditujukan kepada PBPU kelas 3 yang didaftarkan oleh Pemkab Lamongan, yang mencapai 76.000 peserta. Pemerataan JKN diyakini dapat meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) Lamongan yang saat ini menempati angka 78,29 persen.

Penyaluran JKN sendiri, nantinya akan dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Lamongan. "Tentunya UHC akan meningkat, namun yang paling utama ialah kesejahteraan masyarakat terjamin," pungkasnya. *****