UMK Ponorogo 2023 Naik 10 Persen, Apindo Tuntut Pemkab untuk Mudahkan Perizinan Usaha

Berita Ponorogo

SURYA.co.id | PONOROGO - Upah Minimum Kabupaten/UMK Ponorogo 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjadi Rp 2.149.709,45.

UMK Ponorogo 2023 yang berlaku pada 1 Januari 2023 mendatang itu lebih tinggi dari usulan yang dilakukan stake holder terkait.

“Memang lebih tinggi dari pada yang kami sepakati dari Apindo (Asosiado Pengusaha Indonesia) Ponorogo, Perserikatan Buruh dan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Ponorogo,” kata Ketua Apindo Ponorogo, Sumeru, Jumat (9/11/2022).

Dia mengaku tidak ada pilihan lain lantaran ketetapan itu telah didok oleh pihak terkait.

Tetapi, kata dia, kalangan pengusaha diberi kelonggaran, dalam artian boleh tidak memenuhi aturan UMK.

"Syaratnya adalah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Bahwa tidak sesuai UMK,” kata pengusaha bidang jasa ini.

Menurutnya, di Ponorogo sendiri ada 56 pengusaha yang di bawah Apindo.

Para pengusaha ini telah patuh dengan memberikan gaji karyawan sesuai UMK Ponorogo adalah usaha berjejaring nasional.

“Sebut saja Indomaret, Alfamart, Hypermart. Selebihnya ada yang beberapa sanggup, beberapa tidak,” ujarnya.

Dia berharap dengan naiknya UMK Ponorogo, pengusaha menuntut ada peran Pemkab Ponorogo bagi keberlangsungan usaha para pengusaha tersebut.

Dia meminta untuk urusan perizinan dipermudah.

“Regulasi memudahkan untuk mengakses permodalan dan sebagainya. Sehingga juga bisa mengejar ketetapan UMK,” pungkasnya.