KABAR TERBARU Tata Cahyani Janda Tommy Soeharto Disorot, Masih Akrab dengan Keluarga Mantan Suami

Dia menjelaskan, saat ini satgas akan berfokus kepada aset-aset yang telah disita terlebih dahulu.  Sementara, penilaian aset Tommy Soeharto belum selesai dihitung.

Semula, satgas memperkirakan nilai aset itu mencapai Rp 600 miliar. Namun jika harga tanah mencapai Rp 1 juta/meter, maka nilai aset bisa berjumlah dua kali lipat atau Rp 1,2 triliun.

Selain Tommy, satgas menyita aset Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie, serta sejumlah obligor/debitor lainnya.

"Sementara kita fokus untuk selesaikan keempat (obligor/debitor) ini. Untuk Satgas BLBI kita dibagi per Pokja, kemudian kita juga ada pelaksana lain, ada khusus tanah dan sebagainya. Jadi kita bergerak secara bersama-sama," ucap Ani.

Ani mengatakan, satgas tidak bisa merinci langkah apa yang akan dilakukannya ke depan, mengingat hal tersebut adalah bagian dari aksi.

Namun jika ada perkembangan, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban akan berkoordinasi dan mengupdate segala informasi yang telah dilakukan.

"Enggak mungkin kami sampaikan, karena saya juga baru selesai rapat terkait tindak lanjut, karena itu tidak mungkin kami sampaikan. Biarlah tim ini bekerja, nanti kalau memang harus disampaikan, pasti akan disampaikan oleh Ketua Satgas," pungkas Ani.

Setelah asetnya disita Satgas BLBI, Tommy Soeharto pun bereaksi. Pangeran Cendana itu mengaku akan segera melakukan langkah hukum.

”Nanti ada langkah hukum,” kata Tommy usai kegiatan peresemian rest area modern sistem digital 4.0 untuk truk dan Pasar Induk Modern di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/11).

Satgas BLBI sebelumnya diketahui telah menyita aset PT TPN milik putra bungsu Presiden ke-2 RI, Soeharto itu pada Jumat (5/11) silam.

Aset yang disita berbentuk tanah seluas 124 hektare (ha) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tanah itu bernilai sekitar Rp 600 miliar-Rp1,2 triliun.

Adapun lokasi rest area dan pasar induk modern yang kemarin diresmikan Tommy juga berada dalam area kawasan Industri Mandala Pramata Permai, di kawasan Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Meski demikian, pihak Tommy mengatakan tidak ada keterkaitan lahan yang diresmikannya untuk rest area modern dengan penyitaan lahan yang dilakukan Satgas BLBI tersebut.

"Enggak ada," kata pengawal Tommy.

Manajemen PT Mandala Pratama Permai mengatakan depo logistik, pengolahan air, dan pasar induk yang diresmikan Tommy itu tidak berada di atas tanah yang disita pemerintah.