Angka Stunting Sidoarjo Masih 14,8 Persen, Wabup Subandi Akui Berat untuk Menurunkannya Pada 2024

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sebagai salah satu kabupaten penyangga Kota Surabaya di mana seharusnya derajat dan kualitas kesehatan anak sudah bagus, ternyata Sidoarjo masih memiliki prevalensi stunting tinggi. Dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting Kabupaten Sidoarjo masih mencapai 14,8 persen.

Karena itu Pemkab Sidoarjo terus berusaha mengejar target penurunan prevalensi stunting sampai tahun 2024 mendatang.

“Waktu yang singkat tersebut merupakan tantangan besar. Karenanya upaya menurunkan prevalensi stunting di Sidoarjo harus semakin digenjot,” kata Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi di sela rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo, Senin (5/12/2022).

Acara yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sidoarjo itu juga dihadiri sejumlah narasumber, termasuk dari BKKBN Jawa Timur, dan perwakilan Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur.

Rakor sengaja digelar untuk menyusun program dan bertujuan untuk mengidentifikasi program percepatan penurunan stunting yang dilakukan OPD maupun lintas sektor.

Menurut Subandi, Sidoarjo sudah banyak melakukan kegiatan dalam upaya penurunan stunting. Mulai dari pembentukan TPPS tingkat Kabupaten sampai tingkat desa, pertemuan koordinasi lintas OPD, rembug stunting hingga audit stunting juga gencar dilakukan TPPS Sidoarjo.

"Itu adalah wujud komitmen kita bersama, dan mudah-mudahan melalui pertemuan ini nantinya penyusunan laporan TPPS Sidoarjo dapat segera kita upayakan bersama demi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo," harapnya.

Wabup yang akrab dipanggil Abah Subandi tersebut mengutarakan bahwa pelaporan percepatan penurunan stunting dilakukan TPPS daerah berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022, tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. Laporan tersebut akan ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota daerah masing-masing.

Pelaporan dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada Juli (Semester I) dan Januari (Semester II) tahun berikutnya. Karenanya TPPS Kabupaten Sidoarjo dharapkan dapat segera menyampaikan laporan TPPS kepada Gubernur Jawa Timur.

"Melalui rapat koordinasi ini, nantinya semua pihak dapat saling memberikan kontribusi positif dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.

Tugas TPPS adalah mengupayakan koordinasi, sinergi dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

Diharapkan TPPS Sidoarjo dapat menyusun rencana kerja di semua bidang serta mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting baik kegiatan terkait gizi spesifik dan sensitif berdasarkan capaian indikator yang ada.

Jika ditemukan hambatan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting, pemerintah meminta agar segera dapat diatasi bersama. “Yang diperlukan adalah sinergitas antar OPD dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya. *****