Dari Capaian BPHTB, Kecamatan Gedangan Sumbang Rp 58 Miliar untuk PAD Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Prestasi yang dicapai Kecamatan Gedangan dalam perannya menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, cukup signifikan. Sepanjang tahun 2022 ini, Kecamatan Gedangan memberi kotribusi lebih dari Rp 58 miliar, terutama dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal itu diungkapkan Bupati Sidoarjo Ahmad, Muhdlor, Minggu (4/12/2022). Dengan pendapatan sebesar itu, Gedangan menjadi salah satu kecamatan yang menghasilkan BPHTB terbesar di Kota Delta.

“Tentu kami sangat bersyukur, dan kami sampaikan terima kasih kepada Kecamatan Gedangan. Ini luar biasa, per hari ini Kecamatan Gedangan juara II untuk (pemasukan dari) BPHTB se-Kabupaten Sidoarjo, dengan menyumbang ke Pemkab Sidoarjo kurang lebih Rp 58 miliar," kata Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor mengatakan, pihaknya sedang memetakan kecamatan mana yang menjadi penyumbang terbesar ke PAD. Selanjutnya akan diberikan reward kepada camat sebagai bentuk konduktivitas di daerahnya.

“Saat ini pemerintah desa dihadapkan pada masalah eksternal dan internal. Permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah, terutama di Kecamatan Gedangan adalah permasalahan aksternal yang kompleks, karena heterogenitasnya tinggi, urbanisasinya tinggi karena UMKM-nya tinggi. Ini juga perlu perhatian serius,” urai Gus Muhdlor.

Sementara Camat Gedangan, Ineke Dwi Setiawati, menyebut bahwa transparansi, kebutuhan informasi masyarakat yang cukup tinggi menjadi tantangan sebagai aparatur pemerintah, termasuk di Gedangan.

Karena itu, pihaknya terus berusaha meningkatkan kualitas pegawai melalui beberapa kegiatan. Termasuk bimtek dan sebagainya. “Kita berusaha terus berubah menuju yang lebih baik. Tekad kami, tahun depan harus lebih baik dari sekarang,” kata Ineke.

Menurut Ineke, kinerja aparatur desa juga menjadi elemen yang sangat penting dalam pembangunan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini seiring dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis, terutama kepada pemerintah sebagai motor penggerak roda pembangunan. ****