Berita Madiun

Kunjungan Ketua KPK ke Kota Madiun, Firli Bahuri Soroti Data Tingkat Pengangguran

Ketua KPK Firli Bahuri, mengunjungi Kota Madiun dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Jumat (2/12/2022).

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah), berfoto bersama dengan Wali Kota Madiun Maidi, dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Miko Saputri, beserta Forkopimda, dalam Hari Anti Korupsi Sedunia, The Sun Hotel Kota Madiun, Jumat (2/12/2022). 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Ketua KPK Firli Bahuri, mengunjungi Kota Madiun dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Jumat (2/12/2022).

Kegiatan ini dikemas dalam Seminar Pencegahan Fraud Melalui Pendidikan Anti Korupsi.

Bertempat di The Sun Hotel, Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Miko Saputri beserta Forkopimda, hadir dalam acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Firli Bahuri mengingatkan kembali tugas kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara. Kemudian, menjamin kemudahan investasi dan perizinan.

Menurutnya, dua hal tersebut sering terjadi tindak pidana korupsi berupa suap.

Firli menegaskan, kepala daerah harus memastikan tata kelola pemerintahan yang memenuhi syarat good governance dan clean government.

"Maka dari itu, harus menyusun perencanaan yang benar. Lalu efektif dalam komunikasi dengan DPRD dan tidak ada tawar menawar tentang suatu program, kecuali program untuk mewujudkan tujuan negara," ujarnya.

Purnawirawan Polri tersebut menegaskan, jangan pernah ada kepala daerah melakukan negosiasi dengan DPRD dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit dan benih terjadinya korupsi.

"Kepala daerah harus menunjukkan, setiap program harus tepat sasaran. Dan juga tidak boleh ada satu pihak pun yang melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Khusus Kota Madiun, Firli melihat sejumlah data tentang kesejahteraan. Mulai dari Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingkat pendapatan per kapita.

"Ada beberapa data yang cukup menggembirakan, seperti IPM mencapai 82,9, artinya di atas standar nasional dan provinsi serta angka kemiskinan," ucapnya.

Hanya saja, lanjut Firli, angka pengangguran lebih tinggi di tingkat provinsi. Sehingga menjadi perbaikan yang harus dilakukan dengan cara mempermudah investasi.

Baginya, jika dipermudah tentunya membuka kesempatan lapangan pekerjaan.

"Pastinya bisa membuat angka pengangguran jadi rendah, pendapatannya meningkat, belanja konsumsi meningkat dan berpengaruh ke perekonomian," pungkas Firli.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved