Pengadaan Mobil Listrik di Lumajang Masih Dikaji, Bupati Cak Thoriq: Ada Kebutuhan yang Lebih Urgent

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Pengadaan mobil listrik dijadikan kendaraan dinas nyatanya tak semudah membalikkan telapak tangan.

Instruksi Presiden Joko Widodo ternyata tidak menjadi skala prioritas bagi sebagaian daerah, salah satunya Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, saat ini tengah sibuk menggodok porsi anggaran belanja daerah di masing-masing instansi.

Dalam pembahasan R-APBD 2023, tidak tersentil keinginan Pemkab Lumajang membeli mobil listrik untuk dijadikan kendaraan dinas.

Anggaran ternyata lebih dijadikan untuk menggerakkan sektor ekonomi riil pemberdayaan ekonomi, pasca dihantam pandemi Covid-19.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, tidak ingin buru-buru membeli kendaraan listrik karena ada kebutuhan yang lebih urgent. Salah satunya kebutuhan yang  berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM.

"Belum kami bahas. Kami juga belum tahu kendaraan listrik itu nanti digunakan untuk apa dan untuk siapa," kata Bupati Thoriqul Haq.

Informasinya, sejumlah daerah menolak instruksi pengadaan mobil listrik bukan menjadi kebutuhan utama karena harga mobil listrik terbilang cukup mahal. Satu unit mobil sekitar Rp 500 juta lebih.

"Yang jelas belum ada rencana pengadaan, tapi akan segera kami bahas bersama DPRD untuk mengukur skala urgensinya," pungkas pria yang akrab disapa Cak Thoriq itu.