Surya Militer
Pengamat Militer Minta Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa Tidak Perlu Diperpanjang, Ini Alasannya
Pengamat militer dari ISESS Khairul Fahmi berpendapat Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa Tidak Perlu Diperpanjang. Berikut alasannya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
lihat foto
"Ada banyak kebijakannya yang saya nilai progresif dan perlu didukung contoh: penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit/perwira yang melanggar hukum, kebijakan yang sensitif gender seperti penghapusan test keperawanan yang memang sangat tidak relevan, dan berbagai kebijakan humanis lainnya. Waktu 1 tahun terlampau singkat untuk bisa memberikan hasil optimal," ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini di Komisi I DPR RI pun belum pernah membahas ihwal sosok yang pantas menggantikan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.
Lagi pula, DPR juga hanya bersifat pasif, karena itu merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Belum (ada pembahasan di Komisi I DPR).
Secara ketentuan tidak ada aturan yang mewajibkan harus bergantian, jadi menjadi prerogatif Presiden konsennya penguatan dimatra mana. Bagi kami sama saja," katanya.
Peluang besar Yudo Margono
Khairul Fahmi juga membeberkan analisisnya terkait peluang besar KASAL Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI.
Menurut Fahmi, Laksamana Yudo Margono memang berpeluang besar menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan segera pensiun.
Khairul Fahmi mengatakan, mengacu pada penunjukan Jenderal Andika, Presiden Joko Widodo ternyata tidak meletakkan usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama.
Artinya, pola ini masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika.
"Nah, memperhatikan hal itu, maka menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk (KSAL) Laksamana Yudo Margono," kata Khairul Fahmi kepada Kompas TV, Kamis (3/11/2022).
Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'KSAL Yudo Margono Dinilai Berpeluang Besar Gantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI'.
Selain itu, kata Khairul, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima TNI dari matra Angkatan Laut (AL).
Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang, namun hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan.
"Jangan sampai ini menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," tekannya.
