BIODATA Willem Wandik yang Ditunjuk AHY Gantikan Lukas Enembe Jadi Plt Ketua DPD Demokrat Papua

SURYA.co.id - Terungkap profil dan biodata Willem Wandik yang ditunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai (Plt) Ketua DPD Demokrat Papua, menggantikan Lukas Enembe yang kini tersandung kasus korupsi di KPK. 

Penunjukan Willem Wandik sebagai (Plt) Ketua DPD Demokrat Papua diumumkan AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

AHY menegaskan penunjukan Willem Wandik sesuai dengan anggaran dasar (AD) Partai Demokrat pada Pasal 42 ayat 5.

"Mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, atau non-aktif, maka, kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

AHY berharap Wilem mampu melaksanakan tugasnya sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua dengan baik.

Baca juga: MAUKAH SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Agar Mau Datang ke KPK? MAKI Minta Contoh Airlangga Hartarto

"Dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saya berharap saudara Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia menuturkan Lukas Enembe dapat diangkat kembali menjadi Ketua DPD Demokrat di kemudian hari jika terbukti tak bersalah.

Menurut AHY, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam AD Partai Demokrat pasal 42 ayat.

 "Apabila di kemudian hari, Bapak Lukas Enembe tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya," ungkapnya.

Sebaliknya, kata AHY, jika terbukti bersalah maka pihaknya akan melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

"Kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (jika terbukti bersalah)," imbuhnya.

Siapa sebenarnya Willem Wandik? 

Melansir dari Wikipedia, Willem Wandik lahir 17 Agustus 1975.

Ia adalah seorang politikus Indonesia yang berasal dari Papua. Willem adalah kader Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan (dapil) Papua sejak tahun 2014.

Selama hampir dua periode ini, ia ditempatkan di Komisi V DPR RI.

Selain itu, Willem saat ini juga menjadi Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk periode 2019–2022[1] dan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2020.

Willem memulai kiprah politiknya pada pemilihan umum 2014, ia menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk dapil Papua.

Willem akhirnya terpilih menjadi salah satu dari sepuluh legislator yang mewakili dapil Papua untuk periode 2014–2019.

Ia memperoleh 178.982 suara, merupakan perolehan suara caleg Partai Demokrat terbanyak kedua ketika itu.

Willem terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya, kali ini ia memperoleh 134.299 suara.

Willem menjabat sebagai salah satu wakil ketua umum dalam kepengurusan Partai Demokrat untuk periode 2020–2025, ia menjadi putra daerah Papua pertama yang mengemban tugas itu.

Minta AHY dan SBY Turun Tangan

Sebelumnya, Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta turun tangan meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini perlu karena sampai saat ini Lukas Enembe bersikukuh tak mau memenuhi panggilan KPK di Jakarta karena alasan sakit. 

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bujukan SBY dan AHY ini berarti karena Lukas Enembe adalah kader Partai Demokrat.    

“Saya memohon kepada Pak SBY selaku yang dituakan, Ketua Pembina di Partai Demokrat untuk mengimbau kepada Lukas Enembe untuk mendatangi panggilan (KPK),” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

“Dan mestinya ini juga berlaku untuk Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat,” sambungnya.

Boyamin mengaku, permintaan agar SBY mengimbau Lukas memenuhi panggilan KPK merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Lukas taat hukum.

Menurut Boyamin, perintah Jokowi tersebut merupakan bentuk peringatan dari kepala negara atau presiden kepada gubernurnya.

“Sudah untuk kepada warga negaranya dan juga presiden kepada gubernurnya,” tutur Boyamin.

Boyamin menuturkan, imbauan dari pimpinan partai kepada kadernya untuk memenuhi panggilan KPK juga pernah dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Saat kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin terjerat kasus korupsi, Airlangga mengimbau agar ia memenuhi panggilan KPK.

“Nah sekarang saya butuh juga imbauan dari Pak SBY sebagai sesepuh, sebagai orang yang dituakan di Partai Demokrat mengimbau kepada Ketua Demokrat Papua,” tuturnya.

Menurut Boyamin, permintaannya merupakan satu hal yang wajar agar perkara dugaan korupsi Lukas segera diproses hukum. Dengan demikian, rakyat Papua bisa mendapatkan kepastian hukum atas gubernur mereka.

Menurutnya, imbauan dari semua tokoh yang mungkin didengar Lukas menjadi penting. Hal ini perlu dilakukan terlepas Lukas benar-benar sakit atau tidak.

“Kalau sakit memang harus diberikan kesempatan berobat sampai sembuh sampai sehat,” ujar Boyamin.

Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku partainya belum mengetahui lebih jauh soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Demokrat, Gubernur Papua Lukas Enembe.

Didik menyebut pihaknya masih berupaya menjalin komunikasi dengan Lukas Enembe yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua tersebut.

Lukas Enembe sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara internal, Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik," kata Didik saat dikonfirmasi, Rabu (28/9/2022).

Tak hanya itu, Partai Demokrat juga sejauh ini masih ingin memilah untuk melalukan pembahasan apapun.

Terlebih kata dia, segala apapun yang berkaitan dengan Papua saat ini merupakan isu sensitif. Sehingga pemilahan pembahasan dinilai penting agar upaya penegakan hukum tidak tercampur pada kondisi politik.

"Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik," tutur dia.

Kendati demikian, dirinya memastikan akan menyampaikan kelanjutan perihal kasus tersebut jika memang nantinya partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sudah mendapat cukup informasi.

"Dalam waktu dekat, setelah kami mendapatkan informasi yamg cukup, kami akan ambil sikap dan keputusan," tukas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lukas Enembe Jadi Tersangka di KPK, AHY Tunjuk Willem Wandik Jadi Plt Ketua Demokrat Papua

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id