Dindik Jatim Luncurkan Buku Pendamping Implementasi Kurikulum Merdeka untuk 1047 Lembaga SMA

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meluncurkan Buku Pendamping Implementasi Kurikulum Merdeka (BPIKM) untuk 1.047 lembaga SMA yang menerapkan Kurikulum Merdeka, Selasa (6/9/2022).

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, menyebut penyusunan BPIKM Mandiri ini sangat diperlukan bagi sekolah untuk menyamakan presepsi dan pemahaman terkait pelaksaan IKM jalur Mandiri.

Apalagi, BPIKM memuat tuntunan sekaligus contoh-contoh perangkat Kurikulum Merdeka yang dapat diadopsi dan diadaptasikan oleh Satuan Pendidikan, bahkan dilengkapi video praktik baik pembelajaran terdeferensiasi dan pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dari berbagai SMA di Jawa Timur.

"Buku ini disusun dengan mengadaptasi berbagai naskah kurikulum merdeka yang disediakan oleh pemerintah, dari paktik baik sekolah penggerak dan praktik baik dari berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan sejak kurikulum merdeka dicetuskan sesuai dengan karakteristik dan keberagaman SMA di Jatim," jelasnya.

Wahid juga menjabarkan, sekolah bisa memilih tiga opsi IKM Mandiri yakni, Mandiri Belajar (IKM1), Mandiri Berubah (IKM2) dan Mandiri Berbagi (IKM3).

Ketiga opsi ini bisa dipilih sekolah dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan masing-masing lembaga.

Di Jatim, 1.047 lembaga SMA telah menjadi pelaksanaan Kurikulum Merdeka Mandiri, salah satu alasanya karena sekolah diberi keluwesan dalam pengembangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing.

Selain pendaftaran secara mandiri, di Jatim sudah ada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka sejak setahun terakhir.

Sekolah tersebut masuk sebagai sekolah penggerak yang menjadi pilot project kurikulum Merdeka.

Hingga dua angkatan ini sudah 96 SMA Penggerak se-Jatim.

Ditambahkan Wahid, adanya BPIKM ini akan mempermudah sekolah dalam memahami teknis dan contoh kepada satuan pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

"Namun bukan berarti menyeragamkan, sekolah tetap diberi keleluasaan dalam menentukan menetapkan dan mengatur kurikulumnya," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dindik Jatim, Ety Praweti mengungkapkan tidak adanya peminatan MIPA/IPS atau Bahasa sejak bangku kelas 10, pada Kurikulum Merdeka.

Namun, diganti dengan memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 dilanjutkan di kelas 12 dengan mata pelajaran yang difokuskan pada bakat dan minat untuk kematangan di perguruan tinggi.