Didemo Seluruh Siswa, Kepala SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Membantah Mematok Sumbangan

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Para siswa SMKN 1 Boyolangu Tulungagung kompak menggelar unjuk rasa, Senin (5/9/2022) pagi.

Mereka memprotes pihak sekolah yang mematok iuran untuk semua tingkatan kelas.

Kelas X dikenakan Rp 2.735.000, kelas XI Rp 1.240.000 dan kelas XII Rp 1.645.000.

Sejumlah wali murid juga terlihat ada sekitar sekolah memberikan dukungan pada aksi ini.

Namun mereka hanya di luar pagar sekolah, tidak masuk ke area sekolah.

Baca juga: Siswa SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Kompak Unjuk Rasa, Protes Iuran Sekolah yang Memberatkan

Seorang orang tua siswa, SR mengaku keberatan dengan besaran yang ditetapkan.

"Besaran itu ditetapkan, bohong kalau tidak ditetapkan. Karena Sabtu kemarin para orang tua dikumpulkan komite dan kepala sekolah," terang SR.

Lanjut SR, saat itu Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari, membawa para orang tua siswa kelas XII ke kelas terpisah.

Dia meminta para orang tua membayar iuran saat itu juga. Namun para orang tua menolaknya, dengan alasan tidak bawa uang.

"Kami semua akhirnya keluar, karena sudah terlalu capai. Rapatnya sangat lama," keluh SR.

Namun Arik Eko Lestari membantah ada unsur pemaksaan.

Menurutnya nilai yang disampaikan ke orang tua siswa hanya acuan kebutuhan per jenjang kelas.

Tidak ada kewajiban untuk membayar sumbangan dengan nominal tersebut.

"Yang nyumbang itu hanya yang mampu. Yatim piatu dibebaskan, anak kembar diringankan, kakak adik diringankan," terangnya kepada wartawan.

Arik mengakui ada siswa yang belajar di luar ruang kelas.

Situasi ini disebabkan karena perubahan, tahun ini tidak ada siswa yang PKL.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, setengah siswa PKL sehingga tidak ada yang kekurangan ruang kelas.

"Ruang kelas sebenarnya cukup. Hanya terjadi perubahan, tahun ini tidak ada yang PKL," ujarnya.

Ketua Komite SMKN 1 Boyolangu, Winarto mengatakan, sebenarnya semua kebijakan ini sudah disampaikan ke 800 orang tua siswa pada Sabtu (3/9/2022).

Namun pertemuan akbar itu dianggap kurang efektif, sebab ada informasi yang tidak sampai.

Seperti yang disampaikan Kepala Sekolah, Winarto menegaskan tidak ada iuran yang dipatok nilainya.

"Kami sampaikan rencana kebutuhan. Tidak ada yang diwajibkan," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ini mengatakan, sumbangan ini bermula dari bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.

Sumbangan ini akan diwujudkan pembangunan Alfamart, namun harus ada sharing dana dengan sekolah

Pemerintah menanggung 70 persen dana, sisanya 30 persen dari sekolah.

Untuk memenuhi kekurangan 30 persen ini komite berharap peran serta dari orang tua siswa.

Namun saat ditanya jumlah besaran hibah dari Pemerintah Pusat, Winarto tidak bisa menjelaskan.

Demikian juga 30 persen dana yang dibutuhkan, Winarto juga tidak menyebut besarannya.

"Saya takutnya salah. Tapi itu tidak bisa dibatalkan karena sudah ada MoU (nota kesepahaman)," paparnya.

Jika seluruh sumbangan dibayarkan maka dana yang terkumpul lebih dari Rp 1 miliar.

Lebih jauh Winarto mengeluhkan rendahnya partisipasi orang tua.

Ia mencontohkan, tahun lalu hanya 25-50 persen orang tua yang memberikan sumbangan.

Terkait pembatalan sumbangan ini, Winarto mengaku akan kembali menggelar pertemuan dengan orang tua siswa.

Sejauh ini belum ada penjelasan realisasi gedung parkir 2 lantai yang digagas sekolah.

Padahal dua tahun lalu sekolah minta sumbangan Rp 1.500.000 per siswa, untuk membangun lokasi parkir.