Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Unjuk Rasa di Gedung DPRD Lamongan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Isu kenaikan harga BBM, selain memicu antrean di SPBU juga ditanggapi mahasiswa Lamongan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan menggelar unjuk rasa

Menolak rencana kenaikan harga BBM, puluhan mahasiswa memulai unjuk rasa dari Sport Center atau GOR Lamongan kemudian longmarch menuju ke gedung DPRD Lamongan.

Unjuk rasa mahasiswa konsentrasi di depan Gedung DPRD Lamongan, para peserta aksi bergantian orasi menolak terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Selain itu, para mahasiswa itu juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

"Kami menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, cabut juga kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, " kata Korlap aksi, Helmi Tantowi Yahya dalam orasinya, Kamis (1/9/2022).

Ia juga mendesak sikap tegas pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (Migas),

Saatnya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dan tepat sasaran, serta memberantas mereka yang menjadikan subsidi sebagai lahan korupsi.

Menurut Helmi, dugaan masih adanya mafia Migas yang menyebabkan pemberian alokasi BBM subsidi tidak bisa tepat sasaran dengan menimbun minyak dan gas.

Sementara ada kebijakan pemerintah yang dinilai kerap merugikan masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang berada digaris kemiskinan.

Pemberian hak kepada masyarakat Indonesia masih banyak yang timpang, banyaknya generasi muda yang belum bisa mengenyam dunia pendidikan. Serta banyak bansos yang tidak tepat sasaran.

"Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan pasca pandemi, tapi sebaliknya, negara malah berupaya untuk menaikkan harga BBM. Seharusnya pemerintah peka dengan kondisi masyarakat," tandasnya.

Seperti demo umumnya, puluhan mahasiswa ini membentang poster yang berisi segala tuntutannya.

Di gedung DPRD Lamongan, puluhan mahasiswa ini ditemui ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur.

Abdul Ghofur mengaku mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai wujud kepedulian untuk membantu masyarakat.

Pihaknya juga akan memantau langsung bagaimana kebijakan tersebut berimbas ke masyarakat.

"Terima kasih atas atensi para mahasiswa HMI Lamongan dalam mengawal kebijakan pemerintah ini. Dengan adanya kegiatan aksi ini, kami berharap bisa memberikan penilaian objektif bagi kebijakan yang diambil pemerintah pusat," ungkap Ketua DPC PKB Lamongan ini.

Abdul Ghofur juga membacakan dan menandatangani nota kesepakatan dengan mahasiswa, intinya menyetujui tuntutan mahasiswa.