Komisi B DPRD Surabaya Minta Optimalkan Potensi Pendapatan, Manfaatkan Aplikasi & Pembayaran Online

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak terus dilakukan optimalisasi pendapatan di Kota Surabaya.

APBD kota ini diproyeksikan akan mencapai Rp 11,2 triliun.

Salah satunya dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi.

Guna mendorong capaian PAD, Komisi B menggelar rapat khusus evaluasi pendapatan, Senin (29/8/2022).

Komisi B mendorong agar layanan pembayaran secara online atau dengan aplikasi pembayaran segera diterapkan.

"Era sekarang harus memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak atau retribusi. Harus ada pos-pos pelayanan bantuan mengoperasikan pembayaran online maupun offline," kata Ketua Komisi B Lutfhfiyah, seusai rapat.

Komisi B mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat monitoring dan evaluasi pendapatan semester I.

Rapat juga membahas rencana pendapatan semester II tahun ini.

Dinas Pendapatan, Dinas Perumahan, hingga Dinas Perhubungan (Dishub) dihadirkan dalam rapat tersebut. 

Semua pajak mulai PBB, BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak restoran dan hiburan, IPT, reklame, hingga retribusi parkir, semua dibahas dalam rapat tersebut.

Rapat evaluasi pendapatan itu dipimpin Ketua Komisi B Luthfiyah, wakil dari Gerindra. 

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno juga meminta agar OPD terkait untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak dan retribusi.

Salah satunya melalui layanan pembayaran pajak dan retribusi dengan aplikasi yang mudah. 

"Tema klasik selalu dikaitkan dengan kebocoran pendapatan. Antara potensi dengan realisasi lebih sering tak sesuai. Layanan dan pembayaran secara onlinelah jawabannya," tandas Anas, politisi PDIP.