Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Siap Bantu Pemprov Jatim Bangun SMA/SMK Negeri Baru

Banyak warga Surabaya yang mengeluhkan anak mereka sulit diterima SMA/SMK Negeri karena letak sekolah yang berbeda kecamatan.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Habibur Rohman
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di salah satu SMP di Surabaya. 

SURYA.CO.ID, SURABAYAPemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk menyiapkan SMA/SMK Negeri baru.

Mengingat, Pemkot Surabaya mendapat masukan dari warga soal kurangnya SMA dan SMK di kecamatan.

Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, banyak warga yang mengeluhkan anak mereka sulit diterima SMA/SMK Negeri karena letak sekolah yang berbeda kecamatan.

”Terhadap masukan para wali murid ini, kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sebab, kewenangan SMA se-derajat ada di Pemprov Jatim,” kata Cak Eri di Surabaya, Kamis (25/8/2022).

Cak Eri menyampaikan hal ini secara langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Cak Eri, Pemprov Jatim mendukung penambahan satuan Pendidikan tingkat atas namun dengan tetap melalui kajian.

”(Kajian penambahan sekolah baru) malah menjadi arahan Ibu Gubernur. Prinsipnya, Ibu mendukung agar Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya duduk bersama,” jelas Cak Eri.

Saat ini, ada sekitar 30 sekolah pendidikan tingkat atas di Surabaya. Rinciannya, 22 unit merupakan SMA Negeri dan 8 unit adalah SMK Negeri.

Namun, sebaran sekolah tersebut tidak merata. Misalnya, Genteng yang memiliki 7 sekolah (6 SMAN dan 1 SMKN) dan Sawahan dengan 3 sekolah. Sedangkan masih ada sekitar 11 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri.

Terkait masalah tersebut, Cak Eri akan terlebih dahulu mendata jumlah siswa usia SMA di masing-masing kecamatan, potensi siswa yang akan masuk SMA, dan kapasitas sekolah. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut akan disampaikan kepada Pemprov Jatim.

”Kami akan kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi,” kata Cak Eri yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Nantinya, apabila dari hasil kajian tersebut memutuskan adanya penambahan sekolah, maka selanjutnya akan membahas rencana anggaran.

Menurut Cak Eri, terbuka kemungkinan Pemkot Surabaya untuk ikut mendanai melalui skema sharing anggaran.

Meskipun kewenangan pengelolaan SMA Negeri ada di Pemprov Jatim, menurut Cak Eri, Pemkot Surabaya tak bisa begitu saja melepas intervensi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved