Jelang Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, Ini yang Dilakukan Pemkot Batu

SURYA.CO.ID, BATU - Pemerintah Kota Batu berhati-hati sekali untuk memutuskan penghapusan tenaga honorer pada 2023.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko tampak cukup dilema saat memberikan keterangan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer ini.

Dewanti berujar, keberadaan tenaga honorer sangat penting, utamanya di pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Penghapusan keberadaan mereka pun dipastikan akan membuat layanan di kedua sektor tersebut terkendala.

Hingga saat ini, para tenaga honorer masih sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur penghapusan tenaga honorer.

Sebagai gantinya, yakni ada dua pilihan, menjadi pegawai P3K atau PNS.

"Untuk menjadi P3K atau PNS juga harus lolos seleksi," ujar Dewanti.

Setelah mengikuti rangkaian Apeksi di Sumatera Barat, Dewanti menyatakan nampaknya kebijakan penghapusan pegawai honorer dilakukan secara bertahap.

Artinya, pengurangan tetap dilakukan karena sejauh ini, namun dilakukan tidak langsung.

"Jadi bagi mereka yang memasuki masa pensiun, ya pastinya ada tahapannya. Lalu juga bisa mendaftar di P3K. Kalau langsung dipotong, itu sangat berat," terangnya.

Dewanti seolah tidak dapat membayangkan jika saat ini langsung memutus para tenaga honorer di Kota Batu.

Masih ada jangka waktu setahun lebih hingga 28 November 2023 untuk melaksanakan kebijakan.

"Kalau nanti sudah 2023 ya mau gimana lagi. Tapi setidaknya mulai dari sekarang kan harus ada evaluasi. Bagaimana cara agar mereka ini juga punya masa depan, jadi gak langsung diputus begitu saja," tuturnya.

Jika tenaga honorer tidak lolos seleksi P3K dan PNS, maka yang bersangkutan harus berupaya sendiri.

Pemkot Batu juga tidak bisa mencarikan pekerjaan karena ranahnya sudah berbeda.

"Itu ranah yang berbeda, misal saja kami menyalurkan tenaga pekerja ke hotel, apakah kapasitasnya sudah sesuai kebutuhan hotel? Itu tidak mungkin kami lakukan. Kami hanya bisa membuka kesempatan melalui P3K dan PNS," kata Dewanti.

Di Kota Batu, ada 438 honorer yang terdiri atas 79 tenaga pendidik dan 359 pelaksanan teknis.

Selain itu, juga ada 1.396 pagawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

Kepala BKPSDM Kota Batu, M Nur Adhim mengatakan bahwa pihaknya telah membuat surat edaran ke seluruh SKPD di Pemkot Batu.
Isinya menginstruksikan agar SKPD segera melakukan pendataan pegawai non-PNS.

"Terkait surat dari Menpan, kami sudah membuat terusan ke seluruh SKPD di Pemkot Batu pada 5 Agustus kemarin. Sesuai surat yang telah disebarkan, kami memberikan batasan waktu kepada SKPD agar sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 data pegawai non-PNS bisa diselesaikan," ujar Adhim.

Dengan adanya pendataan tersebut, selanjutnya BKPSDM akan mengirimkan hasilnya ke BKN.

Kemudian BKN akan menganalisis berapa kebutuhan ASN di masing-masing daerah untuk bisa diikutkan dalam tes P3K dan CPNS.

"Karena itu kami minta agar SKPD segera menyelesaikan pendataan tersebut sehingga bisa segera diketahui berapa jumlah tenaga non-PNS yang terbaru di Kota Batu," bebernya.

BKPSDM harus melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun P3K.

Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf mengatakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Jika masih ada daerah yang belum siap, itu akan menjadi konsekuensi daerah tersebut.

"Kami sudah umumkan kebijakan ini empat tahun yang lalu. Sejak saat itu seharusnya pemerintah daerah bersiap. Jika saat ini masih ada kendala, saya kurang tahu. Bisa jadi itu terkait kepentingan masing-masing daerah," ungkapnya.

Ia menegaskan agar daerah bisa menyiapkan diri sesuai kebutuhan masing-masing.

Kebijakan yang telah dibuat tidak ada perubahan hingga saat ini.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA