Ganjar Pranowo Cocok Isi Kursi Menpan RB Gantikan Tjahjo Kumolo, Pengamat: Ada Win-win Solution

SURYA.co.id | JAKARTA - PDIP memiliki banyak stok kader untuk mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang ditinggalkan, Tjahjo Kumolo.

Salah satu kader PDIP yang pas mengisi kekosongan kursi itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ganjar memiliki pengalaman di pemerintahan maupun legislatif. Sebelum menjabat Gubernur Jateng, Ganjar menjadi anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Herry Mendrofa saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (2/7/2022).

Selain Ganjar, menurut Herry, tiga nama kader PDIP lainnya adalah Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Tri Rismaharini dan Ahmad Basarah.

“Kita lihat korelasi dengan kapasitas yang tepat seorang figur untuk menduduki jabatan MenpanRB, dan itu pasti berasal dari PDI Perjuangan,” kata Herry Mendrofa sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini.

Ia menyebutkan, keempat kader PDI Perjuangan itu di antaranya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Herry menjelaskan alasan dirinya memprediksi keempat sosok tersebut. Ahmad Basarah dulunya pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP dan punya banyak pengalaman di bidang legislatif.

Pengalaman tersebut, sambung dia, dapat menjadi pendukung kapasitas Basarah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi (Kemenpan/RB).

Kemudian potensi digesernya Tri Rismaharini dari Mensos menjadi MenpanRB.

Herry menjelaskan peluang besarnya Risma menjadi MenpanRB itu mengingat mantan Walikota Surabaya itu memulai karirnya dari seorang birokrat yang kemudian pernah menjadi kepala daerah hingga akhirnya menjadi menteri.

“Jadi kapasitasnya pas,” ucapnya.

Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama punya track record lebih luas. Herry mengatakan, Ahok sudah melang melintang di lingkup pemerintahan.

Mulai dari kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif.