BIODATA Irjen Akhmad Wiyagus, Polisi Antisuap yang Didemo dan Akhirnya Dimutasi Jadi Kapolda Lampung

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Irjen Akhmad Wiyagus, kapolda Lampung yang baru menggantikan Irjen Hendro Sugiatno. 

Irjen Akhmad Wiyagus sebelumnya menunduduki jabatan sebagai Kapolda Gorontalo. 

Perpindahan jabatan Irjen Akhmad Wiyagus ini tertuang dalam lima surat telegram rahasia yang ditandatangi oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 20 Juni 2022.

"Hari ini pak Kapolri mengeluarkan TR mutasi untuk jabatan Kapolda, Pati, PJU di tingkat Polda, Kapolres, dan jabatan-jabatan penguatan lainnya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Ia menuturkan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang biasa di Korps Bhayangkara.

Baca juga: BIODATA Irjen Daniel Tahi Silitonga Kapolda Papua Barat yang Baru Gantikan Irjen Tornagogo Sihombing

Khususnya, kata dia, dalam rangka penyegaran organisasi hingga regenerasi di internal Polri.

"TR mutasi merupakan hal alamiah dalam organisasi kepolisian, tour of duty, tour of area dan dalam rangka penyegaran organisasi, regenerasi dan sebagainya. Ini harus dilakukan untuk peningkatan performa kinerja kepolisian," jelas dia.

Selain Kapolda Lampung, ada dua kepala Polda baru yang ditetapkan Kapolri. 

Yakni, Irjen Daniel Tahi Silitonga, Kapolda Papua Barat yang baru menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing. 

Kemudian, Irjen Helmy Santika, mantan Korsahli Kapolri yang kini menjadi Kapolda Gorontalo. 

Sementara Irjen Hendro Sugiatno yang sebelumnya menjabat Kapolsa Lampung akan ditempatkan ke luar struktur di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Siapa sebenarnya Irjen Akhmad Wiyagus?

Irjen Akhmad Wiyagus lahir pada 23 September 1967.

Wiyagus lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat dan Maluku. 

Berikut riwayat jabatan selengkapnya: 

1. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK
2. Kapolres Sumedang (2008)
3. Kanit II Dit III/Tipikor Bareskrim Polri[2] (2010)
4. Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri[3] (2011)
5. Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013)
6. Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014)
7. Wakapolda Maluku (2018)
8. Wakapolda Jawa Barat[4] (2019)
9. Kapolda Gorontalo (2020)
10. Kapolda Lampung (2022)

Polisi Antisuap

Irjen Akhmad Wiyagus dikenal sebagai polisi antisuap.

Irjen Akhmad Wiyagus juga aktif memerangi tindak pidana korupsi. 

Ketika menjadi perwira menengah, Wiyagus pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lulusan Akpol 1989 ini men‎jabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Saat menjabat sebagai Wakapolda Jabar, dia juga pernah lolos seleksi awal calon pimpinan KPK. 

Namun, di tengah jalan Akhmad Wiyagus justru memilih mengundurkan diri. 

Urusan perkara korupsi, Wiyagus sudah handal.

Dia pernah dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Sejumlah kasus megakorupsi sempat ditangani Wiyagus, ‎diantaranya kasus cetak sawah, payment gateway yang menyeret mantan wamenkumham Deny Indrayana, kasus korupsi Pertamina ‎serta korupsi stadion Gedebage di Bandung, Jawa Barat.

Irjen Akhmad Wihagus juga terpilih sebagai kandidat penerima Hoegeng Award 2022. 

Dituntut mundur

Di balik prestasinya dalam penanggulangan korupsi, Irjen Akhmad Wiyagus didemonstrasi massa yang mengatasnamakan mahasiswa di depan Polda Gorontalo, Kamis (7/4/2022). 

Aksi massa itu membawa sedikitnya enam tuntutan. Salah satunya meminta agar Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus dicopot dari jabatannya. 

Sejumlah massa aksi tampak membawa kain putih berukuran 2x1 meter. Kain putih lusuh itu bertuliskan #Copot Kapolda Gorontalo menggunakan pilox merah. 

Adapun enam tuntutan massa adalah:

1. Mendesak Kapolri untuk copot Kapolda Gorontalo
2. Mendesak Kapola Gorontalo mundur terhormat
3. Meminta pertanggungjawaban struktural Kapolda Gorontalo terhadap penembakan Pejabat Polda Gorontalo
4. Mempertanyakan tanggungjawab teritotial wilayah hukum Polda Gorontalo atas penangkapan komoditi Black Stone di Polda Surabaya dan di Pelabuhan Tanjung Priok. 
5. Penegakan hukum aktivitas alat berat tambang ilegal Pohuwato yang tidak mampu ditertibkan oleh Kapolda Gorontalo. 
6. Tidak mampu mencegah maraknya investasi bodong yang diduga banyak melibatkan oknum kepolisian.

Hingga sore pukul 15.30 Wita, massa aksi masih menyampaikan orasinya di depan Polda Gorontalo. Sejumlah personel polisi disiagakan. 

Sementara gerbang depan Polda Gorontalo, dikunci rapat dan dipagari oleh Road Barrier.  (tribun gorontalo/tribunnews/wikipedia)