Rakernas PDIP
Di Hadapan Jokowi, Megawati Ancam yang Ngomong Koalisi di PDIP Out !
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di hadapan Presdien Jokowi dan kader PDIP, bahwa tidak ada koalisi parpol dalam sistem presidential.
lihat foto
SURYA.co.id | JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyatakan tidak mengenal koalisi partai politik (parpol).
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP, Mewatai Soekarnoputri di hadapan Presiden Jokowi dan para kader PDIP .
Megawati menegaskan itu dalam sambutannya di rapat kerja nasional (rakernas) II di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Putri Bung Karno itu meminta kepada kadernya yang bicara koalisi dengan parpol lain supaya keluar.
"Tidak ada-tidak ada. Kalau kerjasama iyes. Kalau ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi koalisi, out !" perintah Megawati.
Mengapa Megawati mengungkapkan itu? Menurutnya, ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidential, bukan parlementary.
Karena itu, yang ada pemenang atau mayority dan oposisi.
Baca juga: Ganjar Pranowo Sendiko Dawuh Pada Megawati dan Tak Terpengaruh Rekomendasi NasDem Maju Capres 2024
"Saya suka bingung, kok bingung koalisi-koalisi. Orang partai mbok ngerti, bahwa tidak ada koalisi, yang ada kerjasama," bebernya.
Mulanya, Megawati menyebut banyak pihak yang mulai memutar-balikan soal politik di PDIP.
Bahkan, ada juga yang mencoba menggoreng-goreng kenapa PDIP tak mengambil sikap soal pencalonan presiden.
"Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutar balikan, mau menggoreng-goreng mengapa PDIP diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang bla..bla..bla..bla," kata Megawati.
"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!," tegas Megawati dengan nada tinggi.
Baca juga: SMRC: Mayoritas Pemilih NasDem Memilih Ganjar Pranowo Daripada Anies Baswedan, Selisih 10 Persen
Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, Ketua Umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif.
Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
