Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Tetapi Keran Ekspor CPO Kembali Dibuka, Begini Respons Puan

SURYA.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan pemantauan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng secara optimal di pasaran.

Adapun permintaan tersebut diungkapkan menyusul pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan turunannya.

“Kami meminta pemerintah mengawasi ketat harga minyak goreng di pasaran setelah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya resmi dibuka kembali hari ini, Senin (23/5/2022),” kata Puan, Senin.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, pengawasan ketat dibutuhkan mengingat harga minyak goreng sejauh ini belum mengalami perubahan signifikan.

Ia bahkan mengaku masih menemukan harga minyak goreng curah dan kemasan dengan harga jauh di atas HET.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan untuk mengecek harga komoditas pangan di pasar. Dan sampai sekarang, baik pedagang maupun pembeli masih mengeluhkan harga minyak goreng yang masih mahal,” ucapnya.

Untuk diketahui, larangan ekspor sawit dan minyak goreng resmi dicabut per Senin (23/5/2022), dengan pertimbangan pasokan minyak goreng di pasaran sudah terus bertambah.

Akan tetapi, hingga Senin (23/5/2022), harga minyak goreng curah masih dijual antara Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per kilogram (kg).

Sementara itu, minyak goreng kemasan 2 liter (l) masih dijual seperti hari-hari sebelumnya di kisaran Rp 45.000 hingga Rp 52.000.

Penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian harga minyak goreng dengan ketentuan HET.

“Langkah strategis harus dilakukan pemerintah pusat dengan menggandeng seluruh pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pemantauan di seluruh wilayah, termasuk mengenai pemerataan subsidi minyak goreng,” imbuh Puan.

Stabilitas harga pangan penting untuk dijaga

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebut, kesejahteraan para petani sawit serta tenaga kerja di industri ini memang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Meski demikian, kata Puan, stabilitas harga pangan juga penting untuk terus dijaga.

“Apalagi, minyak goreng memang menjadi salah satu bahan pangan pendukung untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” sebutnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk memberi perhatian lebih saat harga minyak goreng nantinya berangsur mulai menurun.

Ia mengingatkan agar aksi pemborongan minyak seperti beberapa waktu lalu jangan sampai kembali terjadi.

“Stabilitas pasokan minyak goreng di pasar mesti diperhatikan agar tidak terjadi aksi borong minyak goreng saat turun harganya,” ungkap Puan.

Tak hanya itu, lanjut dia, antisipasi kelangkaan minyak goreng ketika harga turun juga perlu dilakukan sejak dini.

Oleh karenanya, Puan mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi dan operasi pasar secara terus menerus.

Adapun sosialisasi dan operasi pasar itu dilakukan untuk mencegah aksi pemborongan atau penyelundupan minyak goreng seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran.

“Kelangkaan minyak goreng bisa berimbas pada tidak stabilnya harga. Tentu ini sangat merugikan masyarakat, khususnya rakyat kecil,” ujar Puan.

“Jangan sampai kita kembali memutar roda yang sama. Minyak langka karena ulah segelintir pihak yang ingin ambil keuntungan lebih, lalu berdampak pada naiknya harga. Pada akhirnya masalah ini jadi pengulangan terus menerus,” tambahnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala atas kebijakan pencabutan larangan ekspor sawit dan minyak goreng.

Menurut Puan, keberhasilan pembukaan keran ekspor CPO beserta turunannya harus diuji.

“Kalau ternyata masalah minyak goreng belum juga bisa diselesaikan, harus dipertimbangkan kembali penerapan kebijakan tegas yang berdampak positif pada stabilitas harga minyak goreng,” jelasnya.