Berita Surabaya
Dorong Formula Terbaik Pencairan Jaspel Guru TPQ Surabaya, Laila Mufidah: Harus Lebih Solutif
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar ada sistem dan formula terbaik dalam pencairan jasa pelayanan (jaspel) ke guru TPQ
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
Berita Surabaya
SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar ada sistem terbaik dan formula yang lebih tepat dalam pencairan jasa pelayanan (jaspel) kepada guru-guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ).
Sistem pencairan insentif bagi guru TPQ harus lebih baik untuk triwulan ke depan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada setiap guru TPQ termasuk guru sekolah minggu.
Semua tenaga pendidikan keagamaan itu berhak atas insentif Rp 500.000 per bulan.
Hak para guru ngaji itu diterimakan langsung per tiga bulan atau rapel.
"Banyak guru TPQ curhat ke saya. Banyak di antara mereka tidak mendapat insentif itu. Kasihan, mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Apalagi ini menjelang Lebaran," kata Laila Mufidah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Kamis (28/4/2022).
Pemkot Surabaya saat ini tengah mencairkan jaspel kepada 10.000 lebih guru TPQ dan guru minggu.
Insentif itu diterima untuk kurun waktu triwulan pertama 2022 ini. Insentif periode Januari-Maret 2022 itu diterimakan langsung ke rekening masing-masing guru.
Namun dari jumlah itu, ada sekitar seribuan guru TPQ yang tidak mendapatkan jaspel.
Padahal, mereka sudah melengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
Mereka juga sudah mengisi persyaratan melalui aplikasi sesuai arahan Pemkot.
"Banyak guru TPQ senang karena bisa untuk tambahan memenuhi kebutuhan Lebaran. Semua dimasukkan daftar penerima. Namun, tiba-tiba diberi tahu kalau ada banyak yang tidak menerima karena alasan bukan KK dan ber-KTP Surabaya," kata salah seorang Koordinator guru TPQ di wilayah Wonocolo.
Keluhan itu pula yang akhirnya sampai ke Pimpinan DPRD Surabaya, Laila Mufidah.
Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini melihat perlunya sosialisasi dan pemberlakuan sistem yang lebih bermaslahat.